"Penyelidikan ini terkait dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemkab Klaten terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, serta penerimaan dari dinas atau OPD. Selain itu diduga terkait pemberian oleh bupati kepada oknum BPK dalam kaitannya pemeriksaan atau audit BPK. Sehingga dalam perkara ini ada lima kluster," ungkap Budi dalam kesempatan yang sama.
4. Profil dan Rincian Kekayaan Dua Figur Pejabat
Operasi tangkap tangan ini menyita perhatian publik karena melibatkan dua figur pejabat berpengaruh di Jawa Tengah:
a. Hamenang Wajar Ismoyo (Bupati Klaten)
- Identitas & Pendidikan: Lahir di Klaten pada 26 November 1988, Hamenang merupakan politikus muda PDI Perjuangan dan lulusan Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rekam Jejak Karir: Sebelum dilantik sebagai Bupati Klaten periode 2025–2030, ia memiliki rekam jejak di legislatif sebagai anggota DPRD Klaten (2014–2019) dan Ketua DPRD Klaten (2019–2024). Ia juga aktif sebagai Ketua Kwarcab Pramuka Klaten.
Harta Kekayaan LHKPN:
- Awal Menjabat (17 Juli 2025): Rp5.740.257.888 (Rp5,74 miliar).
- Laporan Periodik 2025 (26 Maret 2026): Rp5.983.361.557 (Rp5,98 miliar).
- Perubahan Kekayaan: Tercatat mengalami kenaikan sebesar Rp243.103.669 (sekitar Rp243,1 juta) dalam kurun waktu kurang dari satu tahun menjabat.
- Rincian Aset Terbaru: Terdiri dari 5 aset tanah dan bangunan di Klaten dan Yogyakarta senilai Rp2,59 miliar, 6 unit alat transportasi (seperti Honda Civic, Mazda RX-8, Toyota Minibus, Kawasaki Ninja, dan Yamaha Fazzio) senilai Rp565 juta, harta bergerak lainnya Rp263,5 juta, surat berharga/harta lainnya Rp1,34 miliar, serta kas sebesar Rp1,21 miliar tanpa catatan hutang.
b. Ahmad Luthfi H. Rahmatullah (Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah)
- Identitas & Pendidikan: Lahir di Jakarta pada 13 Januari 1967, Luthfi merupakan auditor senior lulusan D3 Akuntansi STAN, S-1 Akuntansi Universitas Padjadjaran, dan S-2 Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran.
- Rekam Jejak Karir: Mengawali karier di BPK sejak tahun 1989. Sebelum menjabat Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah sejak Maret 2025, ia pernah memimpin BPK Perwakilan Papua Barat dan Gorontalo.
Harta Kekayaan LHKPN:
- Laporan Periodik 2025 (19 Februari 2026): Rp7.611.274.392 (Rp7,61 miliar).
- Rincian Aset Utama: Didominasi oleh 6 aset tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Bandung senilai Rp4,56 miliar, kas dan setara kas sebesar Rp2,45 miliar, kendaraan senilai Rp394,8 juta, harta bergerak Rp231,2 juta, serta potongan hutang senilai Rp34,9 juta.
