Temuan ini diperkuat hasil Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Maret 2026 yang menyatakan satu dari sepuluh anak Indonesia menghadapi indikasi masalah kesehatan jiwa.
Dari sekitar 7 juta anak yang diskrining, 363.326 anak (4,8 persen) menunjukkan gejala depresi dan 338.316 anak (4,4 persen) mengalami gejala kecemasan. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 2,6 persen anak dan remaja yang mendapatkan penanganan profesional.
Data ini selaras dengan rasio WHO yang menyebutkan 1 dari 8 sampai 1 dari 10 orang berpotensi mengalami gangguan mental. Rasio ini pun menjadi rujukan otoritas kesehatan di dunia, termasuk negara kita sebagaimana pernah disampaikan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, yang menyebutkan sekitar 28 juta orang Indonesia mengalami masalah kejiwaan.
Baca Juga: Kopi Pagi: Lagi, Polemik Ambang Batas
Angka ini merujuk kepada jumlah penduduk saat itu diperkirakan sebanyak 280 juta jiwa.Jumlah penderita gangguan mental akan kian membesar seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang kini mendekati 300 juta jiwa. Belum lagi jika jarak rasio global WHO kian menyempit, tidak lagi 1 dari 10 orang, tetapi 1 dari 7 orang.
Ini menuntut penanganan gangguan mental yang lebih serius dan sungguh – sungguh, bukan hanya jumlahnya yang puluhan juta orang, tetapi hampir semua kelompok masyarakat memiliki risiko. Mulai anak dan remaja, kelompok usia produktif hingga lansia.
Anak – anak dan remaja memiliki risiko tinggi karena perkembangan emosi dan identitas serta rentan terhadap tekanan sekolah, pergaulan, perundungan dan pengaruh media sosial.
Kelompok usia produktif atau pekerja karena tuntutan kerja, target, persaingan, serta masalah ekonomi keluarga yang kerap mereka hadapi dapat memicu stres, kecemasan, dan depresi.
Baca Juga: Kopi Pagi: Lagi, Polemik Ambang Batas
Perempuan dinilai lebih rentan akibat faktor biologis seperti hormonal, peran ganda di rumah dan tempat kerja, serta tekanan relasi dan kekerasan psikologis.
Masyarakat perkotaan juga disebut berisiko karena hidup dengan ritme cepat, tingkat kompetisi tinggi, biaya hidup mahal, serta hubungan sosial yang cenderung individual.
Terlebih bagi kelompok masyarakat dengan tekanan ekonomi dan sosial yang mendera kehidupannya, mulai dari “urusan dapur” hingga “tempat tidur”.
