BEKASI, POSKOTA.CO.ID - Musim kemarau panjang yang memicu kekeringan di sejumlah titik Kabupaten Bekasi mulai menebar ancaman baru. Tak hanya krisis air bersih, sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah kini berada dalam bayang-bayang risiko serius.
DPRD Kabupaten Bekasi meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi bergerak cepat dan tidak sekadar fokus pada penanganan darurat air bersih. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini, menegaskan bahwa dampak kekeringan dapat merembet pada penurunan produksi hingga kelangkaan pasokan pangan masyarakat.
"Terkait musim kemarau dan kekeringan di beberapa wilayah, ini tentu menjadi perhatian bersama. Kondisi ini berpotensi mengganggu produksi dan ketersediaan pangan, terutama jika kemarau berlangsung lebih panjang," ujar Ani.
Ani menyoroti posisi strategis Kabupaten Bekasi yang memiliki kawasan industri masif sekaligus area pertanian yang luas.
Baca Juga: 43 Hektare Lahan Pertanian di Kabupaten Tangerang Terancam Gagal Panen
Menurut politisi PKS tersebut, menjaga ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan mendorong produksi, tetapi juga memastikan keterjangkauan dan kelancaran rantai pasok.
"Yang perlu kita jaga bukan hanya produksi, melainkan ketersediaan stok, kelancaran distribusi, hingga keterjangkauan harga pangan di tingkat masyarakat," lanjutnya.
Guna mencegah lonjakan harga dan kelangkaan bahan pokok, DPRD mendesak Pemkab Bekasi beserta jajaran dinas terkait untuk bersikap lebih responsif dan menyiapkan langkah mitigasi konkret.
Beberapa opsi penanganan yang direkomendasikan Ani antara lain:
- Pengawasan berkala terhadap ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok di lapangan.
- Menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara berkala di wilayah terdampak kekeringan.
- Penyaluran bantuan pangan serta optimalisasi pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
- Penguatan sistem pengairan dan antisipasi gagal panen di wilayah lumbung padi.
"Di sisi lain, perlu penguatan antisipasi dan mitigasi bersama agar dampak kekeringan terhadap produksi pangan dapat diminimalkan. Jika kondisi mulai mengganggu akses masyarakat, intervensi seperti Gerakan Pangan Murah dan penyerapan cadangan pangan harus segera berjalan," tegas Ani.
