Secara keseluruhan, bantuan Pemprov DKI Jakarta juga mencakup kebutuhan pangan dan perlengkapan darurat. BPBD DKI Jakarta menyalurkan makanan siap saji, biskuit, dan air mineral, serta berbagai kebutuhan nonpangan seperti kasur lipat, bantal, selimut, family kit, pakaian anak, terpal, dan karung.
Dinas Sosial DKI Jakarta turut menyiapkan air mineral, paket makanan anak, serta terpal atau tenda gulung. Sementara Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengirimkan sejumlah kebutuhan medis, antara lain cairan infus dan antiseptik.
Baznas Bazis DKI Jakarta juga berpartisipasi dengan menyalurkan berbagai bahan pangan, seperti sarden, kornet, biskuit bayi, bubur bayi, bubur instan, mi instan, hingga rendang.
Marulitua menuturkan, seluruh bantuan tersebut akan diberangkatkan melalui jalur udara dan laut agar proses distribusi ke NTT dapat berjalan efektif dan terintegrasi dengan sistem penanganan bencana nasional.
“Seluruh kendaraan pengangkut bantuan bergerak menuju Bandara Halim Perdanakusuma. Distribusi dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur udara dari Bandara Halim Perdanakusuma dan jalur laut melalui Pangkalan TNI Angkatan Laut di wilayah Komando Armada I, Jakarta Utara,” ungkapnya.
Baca Juga: TelkomGroup Optimalkan Konektivitas Satelit Telkomsat di 17 Titik Terdampak Gempa NTT
Ia menambahkan, mekanisme pengiriman tersebut telah disiapkan agar penyaluran bantuan dapat terkoordinasi dengan sistem distribusi dan penanganan bencana yang dikendalikan secara nasional oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Hal ini dilakukan agar distribusi bantuan menjadi terintegrasi dengan sistem distribusi dan penanganan bencana yang telah dikoordinasikan secara nasional,” tutur Marulitua.
Total nilai bantuan yang diberangkatkan Pemprov DKI Jakarta untuk masyarakat terdampak gempa bumi di NTT mencapai Rp5.853.728.500.
Melalui kolaborasi antara OPD, BUMD, Baznas Bazis, dan berbagai unsur lainnya, Pemprov DKI Jakarta berharap bantuan tersebut dapat segera menjangkau masyarakat yang membutuhkan serta membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa tanggap darurat bencana.
