BANDUNG BARAT, POSKOTA.CO.ID - Jalan SPN-Cipada di Kampung Cimeta, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, kondisinya semakin memprihatinkan.
Bertahun-tahun rusak tanpa perbaikan, jalan kabupaten yang menjadi urat nadi ribuan warga itu kini berubah menjadi ancaman bagi keselamatan, aktivitas ekonomi, hingga akses menuju rumah sakit.
Kerusakan jalan yang dipenuhi lubang, badan jalan sempit, minim penerangan, serta berada di kawasan rawan longsor membuat warga setiap hari harus mempertaruhkan keselamatan saat melintas. Kondisi tersebut semakin parah sejak longsor di kawasan Gunung Burangrang beberapa tahun lalu.
Warga Desa Pasirlangu, Ipah Latifah, mengatakan jalan itu sudah rusak sejak masa pandemi Covid-19 dan hingga kini belum pernah diperbaiki secara menyeluruh.
Baca Juga: Fokus Perbaiki Jalan Rusak, Pemkab Tangerang Hentikan Aktivitas Truk Tambang
"Persisnya berapa tahun saya juga tidak tahu. Yang saya ingat, sejak Covid-19, jalan itu sudah rusak, mungkin sekitar empat sampai lima tahun lalu," ujar warga Pasirlangu, Ipah Latifah 37 tahun.
Menurutnya, persoalan tidak hanya sebatas jalan berlubang. Saat malam hari, kondisi menjadi jauh lebih berbahaya karena lampu penerangan jalan umum (PJU) banyak yang mati.
"Kalau malam gelap. Dulu sempat menyala waktu baru dipasang, sekarang hanya beberapa titik saja yang masih hidup," tambahnya.
Akibat minimnya penerangan, lanjut dia, banyak pengendara roda dua tidak sempat menghindari lubang sehingga kerap terjatuh.
Baca Juga: Warga Lebak Tanam Pohon Pisang di Jalan Rusak
Yang paling dikhawatirkan warga, jalan tersebut merupakan akses utama menuju sejumlah rumah sakit di Kota Cimahi maupun Bandung Barat, seperti RS Cibabat dan RS Dustira.
"Dalam kondisi darurat, kerusakan jalan berpotensi menghambat penanganan pasien sebab, jalur ini menjadi akses utama. Tentu sangat menghambat kalau kondisinya seperti sekarang," tuturnya.
Dampak lain dari jalan rusak tersebut tak hanya mengganggu pelayanan kesehatan, jalan rusak juga memukul aktivitas ekonomi masyarakat Pasirlangu yang dikenal sebagai sentra penghasil sayuran hingga aneka macam bunga hias.
Setiap hari kendaraan pengangkut hasil panen dan kebutuhan pertanian melintasi jalur tersebut. Namun kondisi jalan berlubang membuat distribusi hasil pertanian menjadi lambat dan berisiko.
Baca Juga: Tekan Kecelakaan Lalin, Polda Metro Dorong Percepatan Perbaikan Jalan Rusak
"Kalau kendaraan lagi menanjak lalu ketemu lubang, takutnya tidak kuat naik terus mundur. Kalau di belakang ada kendaraan lain bisa terjadi kecelakaan," ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan warga Kampung Cimeta, Asep Suhendar 42 tahun, dia menambahkan, kerusakan jalan semakin parah setelah longsor di kawasan Gunung Burangrang.
Saat musim hujan, ancaman tidak hanya berasal dari jalan berlubang, tetapi juga longsor dan bambu yang roboh menutup badan jalan.
"Kalau musim hujan memang sangat berbahaya. Sering ada longsor, bambu-bambu di pinggir jalan juga banyak yang roboh ke badan jalan," katanya.
Ironisnya, kata Asep, hingga kini belum ada perbaikan meski jalan tersebut berstatus jalan kabupaten. Warga hanya sempat melihat petugas melakukan pengukuran, namun tidak ada tindak lanjut.
"Belum ada perbaikan sama sekali. Pernah ada yang datang mengukur-ngukur, tapi setelah itu tidak ada kelanjutannya," ujarnya.
Asep menambahkan, banyak pengendara menjadi korban akibat lubang jalan yang sulit terlihat pada malam hari.
"Kalau malam penerangannya kurang. Banyak yang jatuh karena lubang tidak terlihat," katanya.
Kondisi Jalan SPN-Cipada menjadi potret masih lemahnya penanganan infrastruktur di wilayah perbukitan Bandung Barat.
Padahal, jalur tersebut merupakan akses vital yang menghubungkan permukiman warga dengan pusat pelayanan kesehatan, pasar, serta menjadi jalur distribusi hasil pertanian.
Warga berharap pemerintah daerah segera merealisasikan perbaikan sebelum kerusakan semakin parah dan kembali memakan korban.
"Bagi masyarakat Pasirlangu, jalan yang layak bukan lagi sekadar kebutuhan pembangunan, melainkan menyangkut keselamatan jiwa, kelancaran ekonomi, dan akses terhadap layanan dasar," tututnya.
