Selain dugaan pelanggaran lalu lintas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menerima laporan bahwa mobil Alphard yang terlibat dalam insiden tersebut diduga menggunakan pelat nomor palsu.
Jika informasi itu terbukti benar, Pramono meminta aparat penegak hukum memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran, bukan kepada satpam yang memberikan teguran.
"Kami juga mendapat laporan bahwa mobil yang pakai plat itu adalah plat palsu. Dengan demikian, orang yang menegur justru tidak boleh diberikan sanksi. Saya sudah meminta aparat penegak hukum, kalau kemudian ini tidak bisa diselesaikan secara baik, maka yang melakukan tindakan seolah-olah berkuasa padahal dia salah harus diberi sanksi," tegasnya.
Pemprov DKI Kantongi Rekaman CCTV
Pramono juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengantongi rekaman kamera pengawas (CCTV) dengan sudut pandang yang lebih lengkap terkait kejadian tersebut.
Baca Juga: Fenomena Maling Rumah di Depok Siang Bolong, Kriminolog: Kewaspadaan Kendor
Rekaman tersebut diharapkan dapat membantu mengungkap kronologi secara utuh sekaligus menjadi bahan pendukung apabila proses hukum diperlukan.
Kasus ini masih menjadi perhatian publik, terutama terkait perlindungan terhadap petugas keamanan yang menjalankan tugas serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan dugaan penggunaan pelat nomor palsu.
-(1).jpg)
