Ekonomika Pancasila: 4 Tahap Peradaban Pangan

Rabu 08 Jul 2026, 07:29 WIB
Opini Ekonomika oleh Yudhie Haryono. (Sumber: Poskota)
Opini Ekonomika oleh Yudhie Haryono. (Sumber: Poskota)

POSKOTA.CO.ID - Siapa menguasai pangan, ia akan menguasai dunia baru. Sayangnya, kita lebih banyak memproduksi pengimpor daripada eksportir. Kita lebih bangga jadi konsumen daripada produsen.

Jadi, mimpi menguasai dunia dan menjadi peradaban pangan makin tidak tak terjangkau. Oleh karena itu, tikam matilah tepat di jantung mereka yang "greedy mengimpor", sehingga merusak semesta.

Kirim ke neraka sebelum mereka makin banyak menyiksa sesama. Jangan bikin darurat kaum serakah. Sebaliknya, perbanyak produsen pangan agar melimpah.

Tentu, tesis ini penting sebab masyarakat kita lebih senang bicara potret masalah daripada mencari akar masalah plus solusinya. Maka, keluar dari defisit pangan yang dibanjiri importir, kita perlu narasi dan peta plus agensi yang adekuat soal tersebut.

Baca Juga: Ekonomika Pancasila: Sistem Ekopol Pancasila dan Kesejahteraan Sosial

Apa jawabannya? Kita harus mengerjakan empat tahap untuk menjadi penguasa pangan dunia; 1)Tahap swasembada pangan; 2)Tahap kemandirian pangan; 3)Tahap ketahanan pangan dan 4)Tahap kedaulatan pangan.

Swasembada pangan adalah kondisi di mana suatu negara mampu memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduknya dari produksi dalam negeri, tanpa harus bergantung pada impor pangan dari negara lain.

Kemandirian pangan mengacu pada kemampuan suatu negara untuk memproduksi pangan sendiri dengan memanfaatkan sumber daya lokal, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan, sehingga tidak bergantung pada pasokan luar negeri.

Ketahanan pangan adalah kondisi di mana seluruh individu dalam suatu negara atau wilayah memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi yang cukup terhadap pangan yang aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sehat dan aktif setiap saat.

Baca Juga: Ekonomika Pancasila: Perang Ekonomi Dimulai dari Adu Kejeniusan

Kedaulatan pangan adalah hak suatu negara untuk menentukan kebijakan pangan yang berdaulat, adil, dan berkelanjutan. Ini mencakup kontrol penuh atas sistem pangan dan pertanian, dari produksi hingga konsumsi, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal sehingga negara itu mampu berdaulat pangannya serta mengatur dunia lewat politik pangan yang kuat serta dominatif. Tentu agar tidak sekedar inward looking, sebaliknya outward looking plus ideologis.


Berita Terkait


News Update