JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Rencana kenaikan tarif layanan Transjabodetabek dinilai akan berdampak pada bertambahnya pengeluaran masyarakat pengguna transportasi umum yang berasal dari wilayah penyangga Jakarta.
Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan tarif Transjabodetabek seharusnya dibedakan dengan tarif Transjakarta karena segmen pengguna kedua layanan tersebut berbeda.
"Transjakarta lebih banyak melayani penduduk Kota Jakarta, sementara Transjabodetabek mengakomodasi warga Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tentunya kenaikan tarif ini akan berpengaruh pada pengeluaran pengguna Transjabodetabek," kata Djoko saat dihubungi Poskota, Sabtu, 13 Juni 2026.
Menurutnya, agar masyarakat tidak semakin terbebani, pemerintah daerah di kawasan Bodetabek perlu segera menyediakan layanan angkutan pengumpan (feeder) yang terhubung dengan halte-halte Transjabodetabek.
Baca Juga: Harga BBM Berpotensi Naik, Menhub Pertimbangkan Kenaikan Tarif Transportasi Umum dan Penerbangan
"Pemda Bodetabek harus segera membuat angkutan feeder ke kawasan perumahan. Jumlah perumahan di Bodetabek sangat banyak. Sistem tiketnya juga harus terintegrasi, sehingga penumpang dari rumah sampai naik Transjabodetabek cukup membayar satu kali," ujarnya.
Djoko menilai hingga kini sebagian pemerintah daerah di wilayah penyangga Jakarta belum serius mengembangkan angkutan umum yang terintegrasi.
Padahal, menurut dia, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dimiliki cukup besar.
"Nampaknya Pemda Bodetabek belum serius. Yang saya lihat mulai bergerak itu Tangerang. Depok juga masih minim penambahannya. Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kota Bekasi masih sangat kurang perhatian terhadap angkutan umum," katanya.
Baca Juga: FPPJ Dukung Kenaikan Tarif Transjakarta, Minta Layanan Ditingkatkan
Ia bahkan membandingkan komitmen sejumlah daerah tersebut dengan Kota Palu yang memiliki APBD lebih kecil namun tetap mengalokasikan dana untuk pengembangan transportasi publik.
"Masa kalah sama Palu. APBD-nya sekitar Rp1,8 triliun saja bisa menyisihkan Rp22 miliar untuk angkutan umum. Mestinya minimal 5 persen APBD dialokasikan untuk transportasi publik," ucap Djoko.
Terkait layanan Transjabodetabek menuju bandara, Djoko menilai tarif yang terlalu murah justru kurang tepat. Menurutnya, tarif ideal untuk rute tersebut berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000.
"Kalau ke bandara jangan murah-murahan. Minimal Rp15 ribu sampai Rp20 ribu. Masa Rp3.500, yang benar saja," tuturnya.