JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta masih melakukan koordinasi terkait penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung rencana penyesuaian tarif layanan Transjabodetabek.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menjaga minat masyarakat tetap menggunakan transportasi umum meski terjadi kenaikan tarif.
Kepala Dishub DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengatakan pengembangan layanan Transjabodetabek sejauh ini tidak menghadapi kendala berarti. Namun, masih diperlukan koordinasi lebih lanjut terkait fasilitas pendukung dan aspek operasional.
"Untuk pengembangan Transjabodetabek tidak terdapat kendala besar, tetapi masih diperlukan koordinasi lebih lanjut dalam hal penyediaan sarana prasarana dan operasional, seperti halte dan subsidi," kata Budi kepada wartawan.
Baca Juga: Komisi B DPRD DKI Minta Wacana Kenaikan Tarif Transjakarta Dikaji Ulang
Pemprov DKI Jakarta diketahui telah mengalokasikan anggaran subsidi Transjabodetabek sekitar Rp400 miliar pada tahun ini. Adapun besaran subsidi yang diberikan mencapai sekitar Rp12 ribu untuk setiap perjalanan penumpang.
Menurut Budi, apabila penyesuaian tarif resmi diberlakukan, pemerintah akan melakukan sosialisasi secara konkret dan komprehensif kepada masyarakat. Selain itu, Dishub DKI juga berencana memperluas skema tarif integrasi antarmoda untuk memberikan nilai tambah bagi pengguna transportasi publik.
Salah satu skema yang tengah disiapkan adalah tarif integrasi sebesar Rp10 ribu untuk perjalanan selama tiga jam melalui aplikasi JakLingko. Skema tersebut dirancang agar dapat mencakup seluruh rute Transjabodetabek.
"Melakukan sosialisasi yang komprehensif terhadap urgensi penyesuaian tarif kepada masyarakat dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan. Kemudian memperluas skema tarif integrasi agar mencakup seluruh rute Transjabodetabek," ujarnya.
Fokus Tingkatkan Kualitas Layanan dan Akses Penumpang
Selain menyiapkan skema tarif baru, Dishub DKI Jakarta juga berupaya meningkatkan kualitas layanan transportasi publik.
Budi menjelaskan, peningkatan layanan dilakukan melalui pengaturan jadwal keberangkatan bus yang lebih akurat guna mempercepat waktu tempuh perjalanan penumpang.
Pemerintah juga memperkuat akses first mile dan last mile melalui perbaikan fasilitas di titik transit, integrasi fisik yang lebih baik dengan halte dan stasiun, serta penyediaan layanan pengumpan seperti Mikrotrans.
Pemprov DKI berharap masyarakat tetap menjadikan transportasi publik sebagai pilihan utama meskipun nantinya terjadi penyesuaian tarif pada layanan Transjabodetabek.
Baca Juga: Tarif Transjabodetabek Bakal Naik, Pengamat: Pemda Harus Siapkan Angkutan Feeder
"Perbaikan fasilitas pendukung di titik transit, integrasi fisik yang aman dengan halte dan stasiun, serta penyediaan rute pengumpan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemudahan akses masyarakat," tutur Budi.
DPRD DKI Minta Kenaikan Tarif Tetap Terjangkau
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harian Paloh, mengungkapkan pihaknya telah menggelar rapat kerja bersama PT Transjakarta untuk membahas rencana kenaikan tarif Transjabodetabek.
Menurut Nova, DPRD ingin memastikan bahwa penyesuaian tarif tidak terlalu memberatkan masyarakat dan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi pengguna layanan.
"Kemarin kebetulan kita panggil TransJakarta untuk rapat kerja bersama terkait dengan statement dari Pemprov ada kenaikan tarif Rp10 ribu dan Rp15 ribu. Tentunya saya menanyakan secara langsung seperti apa ini," katanya.
Nova menjelaskan kondisi fiskal Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah menghadapi tekanan akibat situasi ekonomi global. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus menanggung beban subsidi yang cukup besar untuk mendukung operasional layanan transportasi publik.
"Transjakarta itu kurang lebih 1,4 juta penumpang per hari, sekitar 400 juta penumpang per tahun. Itu harus kita subsidi kurang lebih Rp9.000 per penumpang, dan JakLingko itu gratis. Artinya memang kondisi fiskal ini lagi tidak bagus, memang ada wacana dari Pemprov untuk menaikkan tarif," ujarnya.
Meski demikian, Nova mendorong agar PT Transjakarta terlebih dahulu berdialog dengan para pengguna layanan Transjabodetabek sebelum menetapkan tarif baru.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan penyesuaian tarif harus tetap memperhatikan daya beli masyarakat agar transportasi umum tetap menjadi pilihan yang terjangkau bagi warga Jakarta dan daerah penyangga.