POSKOTA.CO.ID - Isu kebutuhan 19.000 ekor sapi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sempat ramai diperbincangkan publik. Angka tersebut memicu kekhawatiran terkait dampaknya terhadap ketersediaan dan harga daging sapi di Indonesia.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa angka tersebut bukan merupakan rencana pengadaan nyata dari pemerintah.
Menurutnya, angka 19.000 ekor sapi hanyalah hasil simulasi kebutuhan yang digunakan sebagai gambaran dalam perencanaan program MBG, bukan kebijakan yang akan diterapkan secara langsung.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Buka Suara soal Isu Pajak Jalan Tol, Tegaskan Belum Ada Keputusan
Simulasi Berbasis Jumlah SPPG
Menurut Dadan, angka kebutuhan sapi tersebut berasal dari perhitungan berbasis jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di berbagai daerah.
Menurut Dadan, angka itu muncul dari simulasi berbasis jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Dalam skenario tersebut, satu SPPG diasumsikan membutuhkan satu ekor sapi untuk sekali produksi menu berbahan daging sapi.
“Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau misalnya SPPG hari ini mau masak daging sapi. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian kita mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi,” ujar Dadan, Kamis 23 April 2026.
Ia menjelaskan, dalam satu kali proses memasak, kebutuhan daging sapi untuk satu dapur layanan berkisar 350 kilogram hingga 382 kilogram. Jumlah tersebut, kata dia, setara daging dari satu ekor sapi.
“Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Misalnya, kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi... satu kali masak daging sapi butuh 382 (kg), itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja,” lanjutnya.
Baca Juga: Polisi Dalami Dugaan Pemotongan Video Ceramah JK, Libatkan Lab Forensik Digital
Pemerintah Hindari Menu Seragam Nasional
Dadan menekankan, simulasi itu tidak berarti pemerintah akan menjalankan menu daging sapi secara seragam di seluruh Indonesia pada hari yang sama. Menurut dia, pendekatan seperti itu justru dihindari karena bisa memicu lonjakan permintaan komoditas dan berpengaruh pada harga pangan.
Ia mencontohkan pengalaman saat momentum ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu, ketika menu untuk sekitar 36 juta penerima manfaat menggunakan telur dan nasi goreng. “Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp3.000,” jelasnya.
Baca Juga: YouTube Patuhi Regulasi PP Tunas Komdigi, Akun Anak di Bawah 16 Tahun Dinonaktifkan
Dukung Pangan Lokal dan Stabilitas Pasokan
Lebih lanjut, Dadan menegaskan bahwa keberagaman menu menjadi bagian penting dalam desain program MBG. Tujuannya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjaga stabilitas rantai pasok pangan nasional.
Pendekatan ini sekaligus membuka peluang pemanfaatan potensi lokal, mulai dari sektor peternakan, perikanan, hingga pertanian di berbagai wilayah Indonesia.
Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan tekanan berlebihan pada harga dan ketersediaan bahan pangan di pasar.