Potret Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. (Sumber: Humas UI)

EKONOMI

Wacana Pajak Selat Malaka, Menkeu Purbaya Ungkap Peluang Besar bagi Ekonomi Indonesia

Rabu 22 Apr 2026, 14:50 WIB

POSKOTA.CO.ID - Indonesia mulai melirik potensi besar dari jalur pelayaran internasional yang selama ini dilalui ribuan kapal setiap tahun. Selat Malaka, sebagai salah satu jalur perdagangan dan energi tersibuk di dunia, dinilai belum dimanfaatkan secara optimal dari sisi penerimaan negara.

Gagasan baru pun mencuat dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang membuka peluang pengenaan pajak atau biaya bagi kapal-kapal yang melintas.

Wacana ini langsung menarik perhatian karena menyangkut kepentingan global sekaligus posisi strategis Indonesia di peta perdagangan dunia.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat peran Indonesia, tidak hanya sebagai jalur lintasan, tetapi juga sebagai aktor utama dalam ekonomi maritim internasional.

Baca Juga: Harga Emas Antam Turun Rp50.000 Hari Ini Rabu 22 April 2026

Wacana Pajak Kapal di Selat Malaka

Purbaya mengungkapkan bahwa ide pemungutan pajak ini terinspirasi dari rencana kebijakan serupa yang tengah disiapkan Iran di Selat Hormuz. Ia menilai Indonesia memiliki posisi yang tidak kalah strategis, bahkan lebih menguntungkan dari sisi geografis.

"Seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge, nggak tahu betul apa salah?" ujar Purbaya di Jakarta, Rabu 22 April 2026.

Menurutnya, potensi penerimaan dari kebijakan ini bisa sangat besar jika dikelola dengan tepat. Apalagi, wilayah perairan Indonesia menjadi bagian terpanjang dalam jalur Selat Malaka dibandingkan negara lain.

Baca Juga: Kurs Rupiah Menguat ke Rp17.126, Pelemahan Dolar Jadi Pemicu Utama

Perlu Kerja Sama dengan Negara Tetangga

Meski menjanjikan, Purbaya menegaskan bahwa implementasi kebijakan ini tidak bisa dilakukan secara sepihak. Indonesia perlu menggandeng Malaysia dan Singapura agar skema pemungutan berjalan efektif dan tidak menimbulkan konflik.

"Sekarang Iran mau charge kapal lewat Selat Hormuz. Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang," kata Purbaya.

Namun, ia juga menyadari pembagian keuntungan tidak akan sesederhana itu. Negosiasi antarnegara akan menjadi tantangan tersendiri dalam menentukan porsi yang adil. "Singapura kecil, Malaysia sama, kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan nggak begitu," ujar Purbaya.

Tantangan Diplomasi dan Hukum Internasional

Di balik potensi besar tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Mulai dari aspek hukum laut internasional hingga diplomasi antarnegara yang kompleks.

Purbaya menekankan bahwa pemerintah harus bersikap lebih progresif, namun tetap berhati-hati dalam merancang kebijakan ini agar tidak menimbulkan gejolak global.

"Jadi dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif, kita harus mulai main ofensif, tetapi tetap terukur," sambung Purbaya menutup penjelasannya.

Baca Juga: Dolar AS Bukan yang Terkuat di 2026, Ini Daftar 10 Mata Uang dengan Nilai Tertinggi

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Wacana ini juga berkaitan dengan upaya pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan sedikit melambat. Pada 2026, pertumbuhan diperkirakan berada di angka 4,7 persen, turun dari 4,8 persen sebelumnya.

Purbaya menegaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya pada angka, tetapi pada keberlanjutan program-program strategis dan kesiapan sistem keuangan nasional. Ia juga optimistis kondisi ekonomi dapat kembali membaik, terutama jika tekanan global seperti harga minyak mulai mereda.

“Saya pikir dengan usaha seperti itu, nanti pertumbuhan ekonomi akan berbalik. Saya yakin World Bank menghitung itu karena dampak harga minyak tinggi. Kalau sebulan dari sini harga minyak turun ke level normal lagi, World Bank pasti akan berubah prediksinya,” lanjutnya.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menarik investasi di tengah ketidakpastian global. “Mungkin World Bank belum tahu jurus-jurus rahasia (strategi ekonomi) saya, dan jurus-jurus rahasia Pak Prabowo,” tutupnya.

Tags:
Selat HormuzPurbaya Yudhi Sadewa Menteri KeuanganSelat MalakaWacana Pajak Kapal di Selat Malaka

Aldi Harlanda Irawan

Reporter

Aldi Harlanda Irawan

Editor