Survei Index Politica: Kepuasan ke Prabowo Subianto Tembus 70 Persen, Ini 10 Menteri dengan Kinerja Terbaik

Rabu 22 Apr 2026, 09:50 WIB
Survei Index Politica sebut tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tembus angka 70 persen. (Sumber: Istimewa)

Survei Index Politica sebut tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tembus angka 70 persen. (Sumber: Istimewa)

POSKOTA.CO.ID - Lembaga survei Index Politica merilis hasil survei nasional terbaru terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dan para menteri Kabinet Merah Putih tahun 2026. Hasilnya menunjukkan mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Riset Index Politica, Fadly Alimin Hasyim, menyampaikan bahwa survei dilakukan pada 5-19 April 2026 melalui wawancara tatap muka langsung.

Survei tersebut melibatkan 1.610 responden berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah, dengan latar pendidikan minimal lulusan SMA dan bukan anggota TNI-Polri. Responden tersebar di 34 provinsi di Indonesia, dengan metode multistage random sampling serta margin of error ±1,6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden mencapai 70,77 persen. Penilaian ini mencakup berbagai sektor, mulai dari ekonomi, sosial, politik, penegakan hukum, hingga pertahanan dan keamanan.

Baca Juga: Formasi ASN 2026 Dibatasi “Zero Growth”, Sektor Mana Saja yang Masih Dibuka?

Sementara itu, sebanyak 25,63 persen responden menyatakan tidak puas, dan 3,60 persen lainnya tidak memberikan jawaban.

Selain mengukur kinerja presiden, survei juga memetakan tingkat kepercayaan publik terhadap para menteri. Dalam hasil tersebut, sejumlah nama masuk dalam daftar 10 menteri dengan kinerja terbaik berdasarkan persepsi masyarakat.

Di antaranya adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilai unggul melalui kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif. Lalu, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dengan program sinkronisasi pembangunan bendungan, irigasi, dan akses jalan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid juga masuk daftar berkat target penyelesaian sertifikasi tanah jutaan bidang. Di sektor pertanian, Amran Sulaiman dinilai berhasil melalui program swasembada beras.

Baca Juga: Jadwal SIM Keliling Jakarta Rabu 22 April 2026: Lima Lokasi, Layanan Hingga Siang Hari

Nama lain yang turut masuk dalam daftar adalah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dengan program pembangunan tiga juta rumah rakyat, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mendorong pembangunan puluhan rumah sakit berstandar internasional.

Kemudian, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dinilai dari sisi efisiensi birokrasi, disusul Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin dengan program transfer teknologi alutsista.

Di bidang olahraga, Erick Thohir mendapat apresiasi melalui program dana pensiun atlet. Sementara Menteri Kebudayaan Fadli Zon dinilai unggul dalam perlindungan warisan budaya dan revitalisasi bahasa.

Meski mayoritas responden menyatakan puas, survei ini juga mencatat sejumlah faktor yang memicu ketidakpuasan publik. Di antaranya penanganan bencana di Sumatera yang dianggap lambat, kebijakan kerja sama internasional yang dinilai merugikan, hingga polemik terkait program MBG di sejumlah daerah.

Baca Juga: Lowongan Koperasi Merah Putih Ramai Diburu, Apakah Statusnya Setara Pegawai BUMN? Ini Penjelasannya

Selain itu, isu lain seperti kebijakan impor kendaraan serta sikap Indonesia dalam forum internasional turut menjadi sorotan responden.

Survei juga mengungkap adanya hubungan erat antara kinerja para menteri dengan tingkat kepuasan terhadap presiden.

Artinya, performa kabinet turut memengaruhi persepsi publik terhadap kepemimpinan nasional secara keseluruhan.

Di sisi lain, penolakan publik terhadap praktik rangkap jabatan di BUMN juga tergolong tinggi. Hal ini dinilai sebagai catatan penting bagi pemerintah dalam menjaga tata kelola yang transparan serta menghindari konflik kepentingan di lingkungan pemerintahan.


Berita Terkait


News Update