POSKOTA.CO.ID - Keputusan Pemerintah Arab Saudi untuk tidak menerbitkan visa haji foruda pada tahun 2026 memicu perhatian publik, khususnya bagi calon jemaah yang selama ini mengandalkan jalur alternatif untuk berangkat ke Tanah Suci.
Kondisi ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat, mengingat masih banyak pihak yang menawarkan keberangkatan haji secara instan melalui skema nonresmi.
Di tengah tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji, berbagai modus penipuan kerap bermunculan dengan memanfaatkan situasi tersebut.
Karena itu, imbauan kewaspadaan terus disampaikan agar masyarakat tidak menjadi korban janji-janji yang menyesatkan.
Baca Juga: Siapa Penerima Kartu Guru Sejahtera? Ini Kategori Guru yang Dapat Insentif
DPR Imbau Masyarakat Tidak Tergiur Tawaran Haji Foruda
Anggota Komisi VIII DPR RI, An’im Falachuddin, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergoda dengan tawaran berangkat haji menggunakan visa foruda.
Ia menegaskan bahwa pemerintah Arab Saudi telah memutuskan untuk tidak mengeluarkan visa tersebut pada tahun 2026.
“Keputusan Pemerintah Arab Saudi yang tidak mengeluarkan visa haji foruda harus kita hormati. Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan ajakan atau penawaran berangkat haji tahun ini menggunakan visa foruda,” ujar Kiai An’im di Jakarta, Senin, 13 April 2026.
Baca Juga: Alasan BGN Pakai Jasa EO Rp113,9 Miliar Apa? Ini Fakta dan Penjelasan Lengkapnya
Visa Foruda Selama Ini Jadi Jalan Pintas
Kiai An’im menjelaskan bahwa selama ini visa haji foruda kerap dipilih oleh sebagian masyarakat karena memberikan peluang berangkat tanpa harus menunggu antrean panjang.
Di Indonesia, masa tunggu haji reguler bahkan bisa mencapai puluhan tahun. Kondisi tersebut membuat jalur foruda sering dianggap sebagai solusi cepat untuk menunaikan ibadah haji. Namun, situasi tahun ini berbeda karena visa tersebut tidak lagi tersedia.
Waspadai Tawaran Haji Ilegal
Ia menegaskan bahwa seluruh penawaran keberangkatan haji menggunakan visa foruda pada tahun ini patut dicurigai.
“Memang benar antrean haji yang panjang membuat masyarakat mencari alternatif seperti foruda. Tapi untuk tahun ini, ketika visa tersebut tidak diterbitkan, maka setiap penawaran haji foruda harus diwaspadai. Jangan sampai masyarakat tertipu iming-iming keberangkatan haji instan,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah Arab Saudi hanya mengeluarkan visa resmi untuk penyelenggaraan ibadah haji 2026. Indonesia sendiri memberangkatkan jemaah melalui jalur haji reguler dan haji khusus yang semuanya menggunakan visa resmi.
Baca Juga: Berapa Minimal IPK untuk Daftar Rekrutmen BI Special Hire 2026? Cek Syarat dan Posisi yang Dibuka
Pemerintah Diminta Perkuat Sosialisasi
Lebih lanjut, legislator dari PKB tersebut meminta pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umrah, untuk meningkatkan sosialisasi terkait kebijakan ini. Langkah tersebut dinilai penting guna mencegah masyarakat menjadi korban penipuan yang memanfaatkan ketidaktahuan publik.
“Sosialisasi harus diperkuat agar masyarakat benar-benar memahami bahwa tidak ada haji foruda tahun ini. Selain itu, pemerintah juga harus tegas memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang masih menawarkan keberangkatan haji menggunakan visa foruda pada tahun ini, karena itu jelas menyesatkan dan berpotensi merugikan masyarakat. Kami minta seluruh jemaah haji berhati-hati dengan segala macam penipuan,” pungkasnya.