Oleh: Joko Lestari
POSKOTA.CO.ID - Lahan negara yang selama ini dikuasai pihak ketiga akan diambil alih kembali untuk selanjutnya digunakan demi kepentingan rakyat.
Tanah negara dimaksud, di antaranya milik PT KAI di kawasan Tanah Abang Jakarta, terdapat tiga lokasi yang dikuasai pihak ketiga. Tak hanya di Jakarta, juga terdapat daerah lain seperti di Bandung dan Medan.
Tanah tersebut nantinya akan dibangun perumahan rakyat, utamanya berpenghasilan rendah. Ini yang akan menjadi program pembangunan perumahan di bantaran rel kereta api guna memenuhi kebutuhan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
“Asyik jika lokasinya dekat stasiun kereta api, kian memudahkan aktivitas masyarakat. Untuk di Jabodetabek sangat membantu berangkat dan pulang kerja. Ongkos akan lebih hemat,” ujar bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
Baca Juga: Obrolan Warteg: WFH Diterapkan, Layanan Publik Tetap Berjalan
“Lebih asyik lagi jika dapat rumah gratis,” tambah Yudi.
“Enak aja, memangnya untuk membangun nggak pakai dana apa. Yang ada rumah subsidi untuk rakyat berpenghasilan rendah,” jelas Heri.
“Bukan hanya masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk kebutuhan rumah, masyarakat menengah dan tanggung juga perlu perhatian pemerintah, terlebih dengan harga tanah dan rumah yang terus melejit,” jelas mas Bro.
“Tak heran jika keluarga muda kelas menengah sekarang lebih memilih ngontrak atau sewa rumah, ketimbang beli rumah. Mereka saving dalam bentuk lain yang lebih aman,” urai Heri.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Mengarungi Derasnya Ombak Kehidupan
“Mending kita beli rumah di kampung selagi masih terjangkau, sebelum dilirik para pemodal,” kata Yudi.
“Usulan bagus juga. Yang jadi soal, dana untuk membeli yang tidak mencukupi, untuk kebutuhan sehari-hari saja kembang kempis,” ujar Heri.
“Oh iya, lupa kita-kita ini tergolong rakyat kecil, masyarakat berpenghasilan rendah yang masih perlu subsidi pemerintah. Tak hanya kepemilikan rumah, juga yang lain-lain. Karena itu begitu ada isu harga BBM akan naik, kita sudah ketar-ketir, bagaimana menambal kekurangan,” jelas Yudi.
“Masyarakat berpenghasilan rendah seperti kita ini jumlahnya puluhan juta orang.Boleh jadi sebagian besar pula belum memiliki rumah sendiri. Kalau pun punya, mungkin saja kurang layak huni dari aspek lingkungan dan kesehatan,” urai mas Bro.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Mantap, BBM Bersubsidi Tidak Naik Nonsubsidi Lagi Dikaji
“Itulah sebabnya, pemerintah memprioritaskan program pembangunan 3 juta rumah guna menyediakan hunian bagi masyarakat, utamanya berpenghasilan rendah dan nanggung,” kata Heri.
“Memanfaatkan lahan negara di sekitar stasiun kereta api guna pembangunan perumahan, diperlukan untuk mempercepat pengadaan hunian layak bagi masyarakat di kota-kota besar. Selain layak, juga memudahkan aktivitas masyarakat dalam bekerja,” urai mas Bro.