KALIDERES, POSKOTA.CO.ID - Keributan sempat terjadi saat proses relokasi warga Kampung Bilik dengan pemerintah terkait lahan yang akan digunakan sebagai tempat pemakaman umum (TPU) Pegadungan.di Kalideres, Jakarta Barat, pada Senin, 6 April 2026.
Keributan lantaran sejumlah warga masih memilih bertahan karena tidak mau direlokasi ke rumah susun (rusun) yang telah disiapkan. Warga yang masih memilih bertahan diatas lahan milik pemerintah tersebut, lantaran berbagai pertimbangan salah satunya lokasi rusun yang disiapkan terlalu jauh.
Meski demikian, pemerintah bersikeras lahan yang akan dijadikan TPU tersebut harus mulai dikosongkan hari ini.
"Dipindahin sebetulnya setuju enggak setuju," kata salah satu warga terdampak, Nani kepada wartawan di lokasi, Senin.
Baca Juga: Kelurahan Kalisari Angkat Bicara Usai Tindak Lanjut Jaki Menggunakan AI
Ibu rumah tangga ini berujar, dirinya enggan direlokasi ke rusun yang telah disiapkan pemerintah lantaran lokasinya yang jauh. Sementara anaknya bersekolah di kawasan tersebut.
"Sementara ditawari di Rusun Nagrak, Cilincing, sama Rorotan. Lah sementara anak sekolah di sini, suami kerja di Tangerang. Jadi enggak mungkin dong, bentrok, jauh," ungkap dia.
Nani mengaku kecewa lantaran ia bersama keluarga yang sudah tinggal selama puluhan tahun di lokasi itu juga tidak mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Padahal kata Nani, uang kompensasi itu akan digunakan untuk menyewa kontrakan untuk sementara waktu.
"Sementara mau pindah dulu ke rumah saudara. Terus juga belum tentu mau nampung kita," katanya.
Baca Juga: Soroti Laporan JAKI ‘Disulap’ AI, DPRD DKI: Jangan Asal Bapak Senang
Lebih lanjut, pelaksana tugas Camat Kalideres Raditian Ramajaya mengatakan, hari ini merupakan relokasi warga Kampung Bilik tahap ketiga dan merupakan tahap akhir.
"Kurang lebih ada 200 personil tiga pilar maupun Satpol PP dan unsur-unsur lainnya dari pertamanan juga, termasuk dari Kelurahan, PPSU membantu kami dalam proses relokasi maupun pembersihan, perapihan daripada bangunan yang masih berdiri. Insyaallah mudah-mudahan hari ini bisa kami selesaikan," tutur dia.
Raditian menyampaikan, sekarang ini masih terdapat setidaknya 15 bangunan terdiri dari tujuh kepala keluarga yang bertahan di lokasi itu.
"Jadi kami pendekatan, kami sedikit pemaksaan untuk mereka agar melegowokan area ini dan mengosongkan area ini dan pindah ke rusun ataupun secara mandiri," kata dia.
Baca Juga: Viral! Lapor Parkir Liar Lewat JAKI, Warga Malah Terima Bukti Editan AI
Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat masih terus melakukan pendataan agar warga bisa menempati rusun yang sesuai dengan harapan.
"Sampai saat ini kami udah komunikasi dengan tingkat kota. Bu Wali Kota selalu berkoordinasi dengan rusun, pihak rusun untuk menyiapkan, walaupun mereka ya wajarlah ingin pindah yang terdekat. Sampai saat ini tadi kami tawarkan ada tiga rusun milik pemerintah di Jakarta Barat, dua di Tegal Alur dan satu di Daan Mogot," jelas Raditian.
Pemkot Jakarta Barat juga bekerjasama dengan salah satu rusun swasta yakni Budha Suci di Jakarta Utara, dengan iuran Rp350 ribu per bulan.
"Namun memang tidak ada kebijakan untuk pemotongan ataupun penggratisan di awal, tidak ada kebijakan seperti itu karena ini adalah pihak swasta," jelas Raditian.
Pemkot Jakarta Barat membongkar paksa bangunan yang masih berdiri di lahan tersebut. Sebelumnya beberapa warga yang telah direlokasi sudah pindah secara mandiri. (pan)
