Pimpinan instansi juga diberikan kewenangan untuk menentukan siapa saja yang dapat menjalankan WFH, dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan dan kebutuhan organisasi masing-masing.
Pendekatan ini menegaskan bahwa sistem kerja ASN kini tidak lagi berfokus pada kehadiran fisik, melainkan pada hasil kerja yang nyata.
Layanan Publik Jadi Sorotan Utama
Salah satu poin yang paling disorot dari kebijakan ini adalah dampaknya terhadap layanan publik. Pemerintah menekankan bahwa layanan esensial harus tetap berjalan optimal tanpa gangguan.
Layanan di sektor kesehatan, keamanan, hingga administrasi kependudukan diwajibkan tetap tersedia seperti biasa, meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah. “Layanan yang berdampak langsung ke masyarakat harus tetap tersedia dan optimal,” jelas Rini.
Hal ini menjadi perhatian penting, mengingat selama ini sistem kerja fleksibel di sektor publik kerap menuai kritik karena dinilai berpotensi memperlambat respons pelayanan.
Baca Juga: Menag Nasaruddin Umar Tegaskan Layanan Publik Tetap Jadi Prioritas Meski ASN WFH Setiap Jumat
Dorong Efisiensi dan Transformasi Digital
Selain fleksibilitas kerja, kebijakan ini juga diiringi dengan langkah efisiensi di berbagai lini instansi pemerintah. Beberapa upaya yang didorong antara lain pembatasan perjalanan dinas, pengurangan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, serta peningkatan penggunaan rapat daring.
Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan menekan pengeluaran anggaran, tetapi juga mendukung transformasi digital dan pengelolaan energi yang lebih efisien.
Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, pemerintah mewajibkan setiap instansi melakukan evaluasi secara berkala. Laporan terkait kinerja, efisiensi energi, dan kualitas layanan publik harus disusun setiap bulan.
Laporan tersebut wajib disampaikan paling lambat tanggal 4 pada bulan berikutnya. Khusus bagi pemerintah daerah, laporan juga harus dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.
Dengan adanya mekanisme evaluasi ini, pemerintah berharap kebijakan WFH ASN tidak hanya menjadi perubahan administratif, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kinerja birokrasi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
