JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sosok muda di DPRD DKI Jakarta, Ghozi Zulazmi, menjadi salah satu politisi yang meniti karier politik dari jalur aktivisme hingga dunia kebijakan publik. Lahir di Jakarta pada 6 November 1991, ia kini menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta sekaligus anggota Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat.
Perjalanan Ghozi menuju dunia politik tidak berlangsung secara instan, melainkan berawal dari keterlibatannya dalam organisasi mahasiswa saat masih aktif di kampus yang kemudian menjadi fondasi ketertarikannya terhadap isu kebijakan publik dan kehidupan sosial masyarakat.
“Saya dulu tuh sebenarnya aktif di BEM. Aktif di BEM, terus sempat macam-macam saya mengalami kehidupan. Aktif di BEM, terus masuk ke dunia usaha juga. Terus terakhir sebelum terjun ke politik, terjun ke DPRD, saya di tenaga ahli di DPRD, tenaga ahli anggota. Jadi memang smooth,” ujar Ghozi kepada Poskota, Jumat, 13 Maret 2026.
Pengalaman sebagai aktivis kampus membawanya menjelajah dunia usaha, namun minatnya terhadap kebijakan publik tetap kuat hingga akhirnya ia berperan sebagai tenaga ahli di DPRD DKI Jakarta sebelum maju sebagai anggota legislatif.
Baca Juga: Pantau Kesehatan Pemudik, Dinkes Kabupaten Tangerang Siapkan 12 Pos Kesehatan
Dari posisi tersebut, ia banyak mempelajari proses penyusunan kebijakan serta dinamika politik di pemerintahan daerah. Menurutnya, keinginan terjun ke dunia politik lahir dari cita-cita untuk menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah.
“Cita-cita saya sebenarnya selalu pengen kembali ke politik, di kebijakan publik. Pengen bagaimana menjadi policy brief agar kebijakan-kebijakan itu tersampaikan kepada masyarakat dan apa yang diinginkan masyarakat juga tersampaikan kepada publik,” ucap Ghozi.
Dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan, Ghozi menegaskan bahwa kebijakan pemerintah, termasuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), harus benar-benar merepresentasikan kebutuhan masyarakat karena masih kerap terjadi kesenjangan antara aspirasi publik dan keputusan yang diambil pemerintah.
“Pemprov ini, APBD yang disampaikan oleh Pemprov bukan haknya negara saja. Memang negara punya kajian, tapi masyarakat juga punya hak. Ada Musrenbang, ada reses. Porsinya juga harus ada di sana,” kata Ghozi.
Menurutnya, ketidaksinkronan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sering membuat kebijakan tidak tepat sasaran.
“Kadang enggak ketemu. Masyarakat maunya apa, pemerintah maunya apa, ini enggak ketemu. Akhirnya ketika pemerintah menyampaikan kebijakan, enggak kena di level masyarakat,” ujarnya.
Ghozi mengaku perjalanan hidupnya yang beragam, mulai dari aktivis mahasiswa, pelaku usaha, hingga teknokrat sebagai tenaga ahli, membentuk cara pandangnya dalam melihat persoalan kebijakan dari berbagai perspektif.
“Saya selalu melihat banyak perspektif dalam dunia ini, dan mudah-mudahan dari perspektif ini saya bisa melihat kacamata yang lebih paripurna dalam membuat satu kebijakan,” katanya.
Di DPRD DKI Jakarta, Ghozi dikenal sebagai anggota dewan muda yang aktif memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan terjun ke politik karena ingin menjembatani aspirasi warga dengan kebijakan pemerintah.
“Pertama memang berangkat dari keresahan bahwa masih banyak permasalahan di Jakarta yang perlu kita tuntaskan. Saya melihat ada gap, problem utamanya masalah komunikasi. Masyarakat menginginkan sesuatu, pemerintah mengimplementasikan sesuatu, tapi enggak ketemu,” ucapnya.
Baca Juga: Warga Kebayoran Lama Khawatir Longsor Susulan, Berharap Turap Segera Dibangun
“Saya merasa butuh satu rantai yang bisa menghubungkan antara masyarakat dengan negara atau pemerintah sehingga ketemu apa yang dimau,” kata dia.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Jakarta Timur, Ghozi juga banyak menyoroti persoalan ketenagakerjaan. Ia melihat banyak anak muda usia produktif di wilayah industri yang justru kesulitan mendapatkan pekerjaan.
“Daerah saya banyak pabrik, banyak industri, tapi juga banyak anak muda produktif yang belum mendapatkan pekerjaan. Jadi seperti lapar di tengah lumbung padi,” ungkapnya.
Menurutnya, salah satu persoalan utama adalah kurangnya akses informasi terhadap program pelatihan kerja dan peningkatan keterampilan yang disediakan pemerintah.
“Ternyata banyak program dari Pemprov, baik di Sudin maupun Balai Latihan Kerja, yang tidak terinfokan dengan baik kepada masyarakat,” jelasnya.
Selain ketenagakerjaan, ia juga menyoroti persoalan hunian di Jakarta yang menurutnya masih menjadi masalah serius bagi generasi muda. Ia menyebut kebutuhan hunian di Jakarta mengalami backlog yang cukup besar setiap tahunnya, sementara jumlah rumah yang tersedia masih jauh dari kebutuhan.
“Anak-anak muda ini setelah menikah ingin punya hunian sendiri. Tapi dengan kondisi belum bekerja atau penghasilan terbatas, sulit sekali mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau,” katanya.
Baca Juga: Mudik Lebaran 2026: Pelanggaran Pemudik Motor Barang Bawaan Berlebih Paling Sering Ditemukan
“Backlog kebutuhan hunian di Jakarta sekitar seratus ribu per tahun, sementara suplai dari Pemprov baru sekitar tiga puluh satu ribu. Di sini ada gap yang besar,” ujar Ghozi.
Kondisi tersebut, menurutnya, juga berdampak pada munculnya hunian padat yang dihuni oleh banyak kepala keluarga dalam satu rumah.
“Saya pernah menemukan satu rumah dihuni lebih dari tiga sampai lima kepala keluarga. Ini akhirnya berdampak pada kesejahteraan sosial, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat,” jelasnya.
Isu pendidikan juga menjadi perhatian Ghozi yang menilai kebijakan pendidikan di Jakarta sebenarnya sudah cukup maju, namun masih menghadapi persoalan akses bantuan pendidikan bagi masyarakat akibat keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
“Jakarta sudah gratis sampai SMA, tapi masih banyak yang belum mendapatkan bantuan pendidikan secara proper. Banyak penerima KJP yang belum mendapatkan,” kata Ghozi.
“Problemnya di fiskal, masalah anggaran. Tapi ini harus terus diperjuangkan agar warga Jakarta mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik,” ujarnya.
Selain itu, Ghozi juga menaruh perhatian pada isu lingkungan hidup, khususnya di wilayah perbatasan Jakarta Timur seperti Cakung, karena menurutnya Jakarta masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam pengelolaan lingkungan, mulai dari polusi udara, pengelolaan sampah, hingga keterbatasan ruang terbuka hijau.
Baca Juga: Jelang Lebaran 2026, Wali Kota Bekasi Tinjau Jalur Mudik
“Target ruang terbuka hijau di Jakarta itu tiga puluh persen sesuai amanat undang-undang, tapi saat ini baru sekitar lima persen. Jauh sekali dari harapan,” katanya.
Menurutnya, ruang terbuka hijau penting untuk memperbaiki kualitas udara sekaligus menjadi ruang interaksi sosial, serta perlu didukung pengelolaan sampah berkelanjutan yang melibatkan masyarakat.
“Kita ingin ruang terbuka hijau tidak hanya di taman besar seperti Taman Menteng atau Taman Tebet, tapi juga hadir di pemukiman-pemukiman padat,” ucap Ghozi.
“Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita sebagai individu,” tegasnya.
Di luar tugasnya sebagai anggota dewan, Ghozi aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), antara lain pernah menjabat sebagai Sekretaris Bidang Kepemudaan PKS Jakarta Timur dan Wakil Ketua Bidang Kepemudaan PKS Jakarta.
Selain itu, ia juga menjadi Pembina Bale Buku Jakarta, komunitas literasi yang fokus pada pengembangan minat baca, sekaligus kerap mengajak generasi muda agar tidak apatis dan lebih peduli terhadap dunia politik. Menurutnya, anggapan bahwa politik adalah sesuatu yang kotor harus diubah dengan keterlibatan generasi muda dalam memperbaiki sistem. Ia pun mengajak anak muda untuk berani terlibat dan berkolaborasi membangun politik yang lebih baik.
“Politik memang sering dipersepsikan abu-abu dan kotor. Tapi kalau tidak ada yang membersihkan, maka kamar mandi akan selalu kotor,” ujarnya.
“Daripada kita mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan obor untuk menerangi. Daripada mengatakan kamar mandi kotor, lebih baik kita bersihkan bersama-sama,” katanya.
Menurut Ghozi, perubahan dalam politik tidak bisa dilakukan sendirian, tetapi harus melalui kerja sama banyak pihak.
“Nggak bisa sendirian. Harus kolaborasi bareng-bareng, saling mengingatkan, saling bergerak bersama-sama. Mudah-mudahan politik bisa menjadi sesuatu yang membawa kebermanfaatan dan berdaya bagi masyarakat,” kata dia. (cr-4)
Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Ghozi Zulazmi.