POSKOTA.CO.ID - Eskalasi ketegangan di Asia Barat memicu keretakan diplomatik antara Amerika Serikat (AS) dengan sekutu tradisionalnya, Inggris dan Spanyol.
Presiden AS, Donald Trump menyatakan kemarahannya setelah kedua negara menolak penggunaan pangkalan militer dalam operasi militer gabungan terhadap Iran.
Inggris Batasi Akses Pangkalan Udara
Trump mengekspresikan kekecewaannya terhadap sikap Inggris yang dianggap tidak kooperatif terhadap negara sekutu.
"Saya tidak senang terhadap Inggris," kata Trump dikutip dari laporan surat kabar National Post, Kamis, 5 Maret 2026.
Baca Juga: Iran Balas Dendam: AS Kehilangan Aset Militer Rp31 Triliun dalam 4 Hari
Meskipun penggunaan pangkalan Gloucestershire dan Diego Garcia di Samudera Hindia diizinkan secara terbatas, Inggris menutup pintu untuk landasan pacu di Siprus.
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer beralasan, pangkalan udara tersebut berisiko tinggi seusai terdampak serangan udara drone buatan Iran.
"Kami membutuhkan, tiga, empat hari untuk mencari tempat pendaratan. Ini sangat efektif jika mendaratkannya di sana, mengikis waktu penerbangan," ujar Trump.
Namun, Presiden AS ke-47 itu menilai alasan tersebut menghambat efisiensi waktu penerbangan pesawat tempurnya. Ia bahkan menyerang kebijakan Inggris terkait pengembalian Kepulauan Chagos ke Mauritius sebagai langkah tidak bijak.
Baca Juga: Iran Resmi Nyatakan: Serangan Balasan Hanya Sasar Aset Militer AS dan Israel
"Saya harus katakan, Inggris sangat tidak kooperatif terhadap pulau bodohnya yang mereka miliki," ucapnya berang.
AS Ancam Embargo Spanyol
Ketegangan juga terjadi antara AS dengan Spanyol. Spanyol menolak penggunaan pangkalan militer Rota dan Moron sebagai titik tumpu serangan AS ke wilayah Iran.
Trump langsung mengutus Menteri Keuangan AS, Scott Bessent untuk meninjau ulang hubungan ekonomi kedua negara.
"Kami akan memutus semua urusan perdagangan dengan Spanyol. Kami tidak mau berurusan lagi dengan mereka," tegasnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Spanyol, Jorge Manuel Albares menyampaikan, pemerintahnya berpijak pada hukum internasional. Izin penggunaan pangkalan militer dibuka sesuai Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
.jpg)
