CIANJUR, POSKOTA.CO.ID - Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar), Abdul Karim, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Jalan Cisarua, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara wakil rakyat, pemerintah desa, serta masyarakat untuk menyerap aspirasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.
Dalam pertemuan tersebut, warga dan Pemerintah Desa Sirnagalih menyampaikan sejumlah persoalan prioritas. Terutama keterbatasan pembangunan infrastruktur jalan lingkungan dan jaringan irigasi pertanian. Masyarakat berharap DPRD Jawa Barat dapat mendorong percepatan realisasi kebutuhan pembangunan yang dinilai mendesak.
Pemerintah desa menjelaskan, pelaksanaan pembangunan tahun ini mengalami kendala karena sebagian besar alokasi Dana Desa difokuskan untuk program Koperasi Merah Putih. Akibatnya, sejumlah program prioritas, khususnya di sektor infrastruktur, belum dapat direalisasikan.
Selain itu, pemerintah desa telah mengajukan permohonan bantuan keuangan desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Namun hingga kini, belum ada kepastian terkait persetujuan dari pemerintah kabupaten. Keterbatasan Dana Desa dinilai belum mampu membiayai seluruh kebutuhan prioritas, sehingga dukungan bantuan keuangan nonreguler dari pemerintah daerah sangat diperlukan.
Kondisi infrastruktur jalan dan jaringan irigasi yang masih tertinggal juga menjadi perhatian. Sarana tersebut dinilai vital untuk menunjang mobilitas warga serta meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat.
Berdasarkan hasil pengawasan dan dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta aparatur desa, Abdul Karim, yang duduk di Komisi IV DPRD Jabar ini menyampaikan sejumlah rekomendasi. Di antaranya peningkatan alokasi bantuan keuangan desa dari pemerintah kabupaten maupun provinsi, percepatan penganggaran program yang menjadi aspirasi masyarakat, serta penyederhanaan sistem penginputan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Ia juga mendorong adanya pelatihan bagi operator desa agar lebih memahami mekanisme penggunaan SIPD, mengingat tidak seluruh aparatur memiliki kemampuan teknis dalam pengelolaannya.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, kegiatan pengawasan ini merupakan bagian dari fungsi DPRD dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan. Aspirasi masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kegiatan ini penting untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus merumuskan langkah perbaikan agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Cianjur ini.
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan agenda rutin DPRD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan serentak oleh seluruh anggota di berbagai daerah. Melalui kegiatan ini, DPRD diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan sekaligus mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.