“Kami minta anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, DPRD Provinsi Banten, serta Pemkab dan Pemprov Banten turun ke lapangan. Jangan cuma datang saat kampanye, rakyat tidak butuh janji, tapi butuh jembatan yang aman dan nyaman,” tuturnya.
“Warga dan anak-anak sekolah lewat jembatan kayu dan bambu setiap hari, mereka bertaruh nyawa agar bisa beraktivitas. Kalau sampai ada korban, siapa yang bertanggung jawab? Jangan pura-pura tidak tahu, apalagi jembatan sementara kini sudah rapuh lagi," sambungnya.
Warga Swadaya Buat Jembatan
Tak adanya perhatian dari pemerintah membuat warga melakukan swadaya untuk membangun jembatan dan pembangunan tersebut akan segera dilaksanakan.
Baca Juga: Jembatan di Wangunsari Lembang Amblas, Akses Warga Lumpuh
Swadaya masyarakat untuk membangun jembatan ini bukan prestasi, tetapi dinilai sebagai kegagalan pemerintah menjalankan kewajiban dasar.
“Kalau rakyat kecil harus bangun jembatan sendiri supaya anaknya bisa sekolah, berarti ada yang salah dalam pengelolaan anggaran dan prioritas pembangunan. Jangan tunggu korban dulu baru bergerak," kata Ade Mahroji.
Camat Jiput, Ade Juliansah membenarkan jembatan di Desa Citaman mengalami ambruk total pada tahun 2024 lalu.
“Ya benar, jembatan dengan ketinggian 8 meter, panjang 12 meter dan lebar 4 meter itu ambruk pada tahun 2024 lalu, berjalan sekitar satu tahun dua bulan,” jelasnya.
Dari awal ambruk total, hingga saat ini jembatan yang menghubungkan beberapa kampung itu, tengah dibangun jembatan sementara berbahan kayu dan bambu dari hasil swadaya masyarakat.
“Jembatan itu memang akses terdekat bagi masyarakat dan anak-anak menuju ke sekolah. Makanya, sudah tiga kali masyarakat membangun secara swadaya agar tetap bisa melintas jalur itu,” bebernya.
Pihaknya mengaku, sudah beberapa kali mengajukan agar jembatan tersebut dibangun. Namun, upayanya belum membuahkan hasil.
Kendati demikian, sudah ada dua kali dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pandeglang ke lokasi.
