CIANJUR, POSKOTA.CO.ID – Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar), Abdul Karim, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Jalan Parungpayung, Desa Bojonglarang, Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur. Kegiatan tersebut menjadi wadah dialog antara masyarakat dan pemerintah desa untuk menyampaikan berbagai persoalan pembangunan secara langsung.
Forum yang dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, perangkat desa, serta perwakilan warga itu menyoroti kebutuhan mendesak pembangunan infrastruktur, terutama jalan lingkungan dan jaringan irigasi pertanian. Warga berharap DPRD Provinsi Jawa Barat dapat mendorong percepatan realisasi aspirasi yang telah diusulkan melalui pemerintah desa.
Dalam kesempatan ini, Pemerintah Desa Bojonglarang menjelaskan, pembangunan infrastruktur pada tahun ini mengalami keterbatasan. Dana Desa difokuskan untuk mendukung program nasional pembentukan Koperasi Merah Putih, sehingga sejumlah program prioritas desa terpaksa ditunda.
Selain itu, bantuan keuangan desa yang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur hingga kini belum memperoleh kepastian. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan pembangunan di wilayah desa.
Baca Juga: Temuan Reses, Anggota DPRD Jakarta Ajak Pemprov Prioritaskan Penataan Kawasan Kumuh
Dalam pembahasan juga terungkap bahwa alokasi Dana Desa belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan dan program prioritas masyarakat. Bantuan keuangan nonreguler dinilai sangat penting untuk mendukung percepatan pembangunan yang bersifat mendesak.
Pembangunan jalan lingkungan dan jaringan irigasi di Desa Bojonglarang juga dinilai masih tertinggal. Padahal, infrastruktur tersebut berperan penting dalam memperlancar mobilitas warga serta menunjang produktivitas sektor pertanian.
Selain keterbatasan anggaran, pemerintah desa menghadapi kendala teknis dalam pengajuan program melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Operator desa menilai sistem tersebut masih cukup rumit dan membutuhkan pendampingan.
Menanggapi hal ini, Abdul Karim yang duduk di Komisi IV DPRD Jabar, mengungkapkan akan mendorong sejumlah langkah tindak lanjut, antara lain peningkatan alokasi bantuan keuangan desa dari pemerintah kabupaten maupun provinsi, percepatan penganggaran dan pelaksanaan program yang menjadi aspirasi masyarakat, serta penyederhanaan mekanisme penginputan SIPD.
Baca Juga: Kunjungi SMKN 1 Garut, Anggota DPRD Jabar Abdul Karim Dorong Penggunaan PLTS Atap di Seluruh Sekolah
"Saya juga menekankan pentingnya pelatihan bagi operator desa agar proses pengajuan program dapat berjalan lebih efektif dan efisien," ucap politisi Partai Gerindra ini.
Lebih lanjut legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Cianjur ini menambahkan bahwa dukungan anggaran yang memadai dan kemudahan sistem administrasi menjadi faktor kunci agar desa dapat lebih cepat merealisasikan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
"Kegiatan pengawasan ini merupakan bagian dari fungsi legislasi dan pengawasan DPRD untuk menghimpun masukan serta evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Hasil pengawasan akan menjadi bahan evaluasi DPRD Jawa Barat dalam memastikan pengelolaan anggaran, pelayanan publik, serta program kesejahteraan masyarakat berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan," ucapnya.
Ia pun berharap melalui kegiatan ini berbagai persoalan di tingkat desa dapat diidentifikasi lebih dini dan ditindaklanjuti melalui kebijakan maupun penguatan dukungan anggaran, khususnya untuk mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan Kabupaten Cianjur.
