POSKOTA - Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh nasional menjadi perhatian publik. Sebelumnya akhir pekan lalu, Jumat, 30 Januari 2026, malam WIB itu, Presiden bertemu dengan tokoh nasional.
Mereka adalah mantan Ketua KPK Abraham Samad, tokoh kepemiluan Prof. Siti Zuhro dan tokoh kepolisian, Susno Duadji yang juga mantan Kabareskrim Polri. Pertemuan diselenggarakan di kediaman pribadi Prabowo, Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Pertemuan berikutnya dengan para tokoh perwakilan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam, di antaranya PBNU, Muhammadiyah dan MUI. Pertemuan terkait dengan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian/Board of Peace (BoP) Gaza.
Pertemuan diselenggarakan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026. Hasilnya, Indonesia membuka opsi untuk keluar dari keanggotaan, jika dewan tersebut tidak dapat mewujudkan cita-cita Palestina merdeka.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Ruang Publik Acak Adut, Salah Siapa?
“Klir sudah, usulan agar Indonesia keluar dari Bop Gaza, terjawab sudah. Ada keinginan yang sama aga Palestina tidak hanya memperoleh perdamaian semu,” kata bung Heri mengawali obrolan warteg berama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
“Intinya memperoleh damai dan merdeka secara nyata. Begitu yang diungkapkan Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis, usai pertemuan,” ujar Yudi.
“Pertemuan Prabowo sebelumnya dengan Abraham Samad, Siti Zuhro dan Susno Duadji juga masih menyisakan perbincangan publik, utamanya terkait reformasi Polri,” ungkap Heri.
“Wajar saja, karena soal percepatan reformasi Polri, kini masih dalam perumusan komisi reformasi,” tutur Yudi.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Berantas Korupsi tanpa Tedeng Aling-Aling
“Lantas apa kehendak para tokoh nasional soal reformasi?” tanya Heri.
“Seperti diberitakan para tokoh dimaksud menyampaikan persetujuannya kepada Presiden Prabowo untuk dilakukan reformasi di tubuh Polri dengan catatan reformasi kepolisian baru bisa dikatakan ada dan berhasil kalau mengganti pucuk pimpinan Polri,” urai mas Bro.
“Usulan tersebut sejalan dengan kehendak publik untuk mengganti pimpinan Polri, menyusul ‘prahara Agustus' tahun lalu. Dan, dibentuknya komisi percepatan reformasi Polri, tak lepas dari upaya pemerintah merespons kehendak publik,” beber Heri.
“Banyak pihak juga berpendapat reformasi Polri lebih dari sekadar pergantian pimpinan Polri, melainkan perubahan struktural dan kultural yang menyeluruh untuk meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan publik,” urai Yudi.
“Reformasi Polri yang sukses lebih bergantung pada komitmen perbaikan budaya kerja dan pengawasan. Itu pakar,” pungkas mas Bro. (Joko Lestari)
.jpg)
