KEBAYORAN BARU, POSKOTA.CO.ID - Kriminolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Soeprapto, mengingatkan adanya potensi peningkatan aksi tawuran di Jakarta dan sekitarnya menjelang dan selama bulan Ramadan.
Kondisi ini kerap terjadi pada periode tertentu yang diikuti lonjakan kebutuhan masyarakat.
Soeprapto menjelaskan, peningkatan tindak kejahatan tidak hanya terjadi menjelang puasa atau Idulfitri. Fenomena serupa juga kerap muncul saat pergantian tahun maupun menjelang masa penerimaan siswa dan mahasiswa baru, ketika sebagian masyarakat menghadapi tekanan ekonomi akibat kebutuhan yang meningkat.
“Kenaikan angka kejahatan kerap terjadi ketika kebutuhan masyarakat meningkat pada momen-momen tertentu, seperti Ramadan, pergantian tahun, hari besar keagamaan, hingga masa masuk sekolah dan kampus,” ujar Soeprapto saat dihubungi Poskota, Kamis, 5 Februari 2026.
Baca Juga: 4 Link Live Streaming Futsal Indonesia vs Jepang AFC 2026, Kick Off 19.00 WIB
Soeprapto menilai, meningkatnya kebutuhan selama Ramadhan, Lebaran, Natal, dan Tahun Baru kerap memicu berbagai aksi kriminal, baik di jalanan maupun di lingkungan permukiman.
Pelaku umumnya berasal dari kelompok yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau kesulitan memperoleh penghasilan, sehingga memilih cara instan seperti pencurian atau perampokan.
Meski demikian, Soeprapto menegaskan bahwa faktor ekonomi bukan satu-satunya penyebab meningkatnya kejahatan menjelang puasa.
Berbagai bentuk kenakalan remaja hingga aksi kekerasan, seperti tawuran di Jakarta dan wilayah penyangga, juga berpotensi meningkat dan bahkan menimbulkan korban jiwa.
Baca Juga: Pengendara Motor Ditemukan Tewas di Kragilan Serang, Diduga Terlibat Kecelakaan
Karena itu, Soeprapto menilai diperlukan kerja sama antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta ketertiban selama Ramadan.
Ia mengingatkan adanya rumus sederhana dalam kriminologi, yakni N+KS = KJ, yang berarti niat ditambah kesempatan akan berujung pada terjadinya kejahatan.
"Jadi perlu ditekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan dan kepedulian sosial antarwarga untuk meminimalkan peluang terjadinya tindak kriminal, seperti tawuran," ucap Soeprapto.
Karena itu, kata Soeprapto, langkah tersebut penting agar masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan aman dan khusyuk tanpa terganggu aksi kejahatan.
Baca Juga: Balqis Humaira Siapa dan Kerja Apa? Viral Singgung Kasus Raja Minyak Riza Chalid
Ia juga menekankan bahwa sinergi antara aparat keamanan, dan partisipasi aktif warga menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi yang kondusif selama bulan Ramadan.
Berdasarkan penelitiannya, tawuran yang awalnya dipicu solidaritas wilayah kemudian berkembang menjadi solidaritas sekolah dan pertemanan, serta kerap dijadikan ajang menunjukkan identitas kelompok.
Kini, kelompok tawuran pun bervariasi, mulai dari murni pelajar hingga yang melibatkan alumni dan jaringan lebih besar.
"Bahkan terdapat indikasi keterlibatan pihak eksternal yang memanfaatkan pelajar karena risiko hukuman yang relatif lebih ringan dibandingkan orang dewasa," jelas Soeprapto.
Baca Juga: Isi Surat Anak SD Bunuh Diri di NTT Apa? Ini Terjemahan dan Fakta Tabir Masalah yang Dihadapi Korban
Terkait wacana pemberian sanksi tegas, termasuk pencabutan fasilitas bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Soeprapto menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif.
“Penanganannya jangan hanya menghukum pelaku, tetapi juga menelusuri siapa yang ada di balik pelaku. Itupun setiap sanksi yang diberikan harus melalui tahapan peringatan dulu semacam SP-1, SP-2, SP-3, baru sanksi yang berat dan memberi efek jera,” kata Soeprapto.
Menurut Soeprapto, bantuan pendidikan seperti KJP Plus diperuntukkan bagi pelajar dari keluarga kurang mampu, sementara pelaku tawuran tidak selalu berasal dari latar belakang ekonomi rendah.
Karena itu, penanganan tawuran perlu melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, sekolah, keluarga, hingga masyarakat, agar upaya pencegahan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
