POSKOTA.CO.ID - Kebutuhan modal usaha kerap menjadi tantangan utama pelaku UMKM, terutama karena kekhawatiran terhadap bunga pinjaman yang tinggi.
Kabar baik datang di awal 2026, setelah pemerintah resmi membuka kembali program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri dengan skema baru yang lebih ringan dan transparan.
Melalui revisi Permenko Nomor 7 Tahun 2025, pemerintah menetapkan suku bunga KUR flat sebesar 6 persen per tahun untuk seluruh jenis pinjaman, sekaligus menghapus batasan jumlah pengajuan. Kebijakan ini dinilai memberi ruang lebih luas bagi UMKM untuk berkembang tanpa terbebani cicilan berlapis.
Namun, di tengah antusiasme tersebut, beredar berbagai informasi yang tidak sepenuhnya akurat. Mulai dari klaim KUR tanpa dokumen hingga pencairan instan dalam satu hari. Agar tidak keliru, pelaku usaha perlu memahami prosedur resmi dan ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Info Bunga KUR BRI 2026 dan Simulasi Cicilan yang Wajib Diketahui Pelaku UMKM
Apa Itu KUR Mandiri dan Alasan Jadi Incaran UMKM 2026
KUR Mandiri merupakan fasilitas pembiayaan bersubsidi pemerintah yang disalurkan melalui Bank Mandiri untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah.
Program ini menawarkan pinjaman modal kerja maupun investasi dengan plafon mulai Rp10 juta hingga Rp500 juta, bahkan tanpa agunan tambahan untuk nominal tertentu.
Daya tarik utama KUR Mandiri terletak pada bunga rendah dan tenor panjang. Di 2026, pemerintah menargetkan penyaluran KUR nasional mencapai Rp320 triliun demi memperkuat sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi.
Beberapa keunggulan KUR Mandiri 2026 antara lain:
- Bunga bersubsidi 3-6 persen per tahun
- Tanpa agunan tambahan hingga plafon Rp100 juta
- Tenor fleksibel sampai 5 tahun
- Bebas biaya provisi dan administrasi untuk KUR Mikro
- Pengajuan dapat dilakukan online maupun offline
Baca Juga: Tabel Lengkap KUR BRI 2026: Pinjaman Cair Mulai dari Rp1 Juta, Segini Nominal Cicilan Per Bulannya
Aturan Baru KUR 2026 yang Perlu Dipahami Pelaku Usaha
Tahun 2026 membawa perubahan besar dalam kebijakan KUR. Pemerintah resmi menghapus pembatasan jumlah pengajuan yang sebelumnya dibedakan berdasarkan sektor usaha.
