JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memetakan alur untuk akses kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke, Jakarta Utara.
Langkah itu diambil menyusul penumpukan kapal nelayan di pelabuhan. Akibatnya, nelayan kesulitan mengeluarkan maupun memasukan kapal.
"Untuk memudahkan akses nelayan dari atau ke fishing ground,” kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif kepada awak media, Sabtu, 31 Januari 2026.
Selain itu, kepadatan kapal berdampak langsung pada keselamatan pelayaran dan efisiensi operasional di kawasan pelabuhan perikanan.
Baca Juga: Polisi Tertibkan Kapal Overload di Pelabuhan Muara Angke, Kepadatan Capai 2.564 Unit
“Saat ini cuaca buruk juga membuat banyak kapal belum berani melaut. Prinsip utama kami adalah menjamin keselamatan pelayaran sekaligus menjaga aktivitas perikanan tangkap tetap berjalan, sehingga kapal yang menumpuk di PPN Muara Angke harus ditata dengan baik,” ujarnya.
Lotharia menyatakan, kepadatan kapal ini akan diselesaikan secara bersama. Menurut dia, koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam penanganan kepadatan kapal ini.
"Penataan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kerja sama semua pihak, termasuk pemilik kapal, agar penataan berjalan tertib dan berkelanjutan,” ucapnya.
Kelebihan Daya Tampung
Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengatakan, nelayan tidak berlayar, karena cuaca buruk. Kapal-kapal yang biasa digunakan untuk mencari ikan kemudian tidak digunakan dan terparkir di satu tempat.
Baca Juga: Kapasitas Muara Angke Kelebihan Muatan, KPKP DKI Catat 2.564 Kapal Bersandar
"Dan sekarang ini karena kondisi cuaca, maka banyak kapal yang tidak melaut. Dan sebagian besar kemudian diparkir di tempat itu," katanya.
Sekitar 2.500 kapal nelayan terparkir di pelabuhan. Sementara itu, daya tampung maksimal hanya 500 kapal.
"Dan Pemerintah DKI Jakarta segera akan memperluas pelabuhan yang ada di tempat itu dengan menambah kapasitas," ujar dia.
Di samping itu, Pramono menahan penambahan kapal baru. Izin kapal dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Sebab kalau kemudian izin kapalnya ditambah terus lebih dari, sekarang ini sudah 2.500, itu pasti akan menjadi beban bagi Muara Angke," ucapnya. (cr-4)
