POSKOTA.CO.ID - Menjelang datangnya bulan suci Ramadhan, perhatian umat Muslim di Indonesia kembali tertuju pada agenda sidang isbat penetapan awal puasa. Momen ini menjadi penentu resmi dimulainya ibadah puasa yang setiap tahunnya dinanti oleh masyarakat.
Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah memastikan jadwal pelaksanaan sidang isbat awal Ramadhan 1447 Hijriah. Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 Februari 2026, dan akan menjadi dasar penetapan 1 Ramadhan secara nasional.
Sidang isbat ini memiliki peran penting karena melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, ulama, hingga pakar astronomi. Melalui proses hisab dan rukyatul hilal, pemerintah berupaya memastikan penetapan awal puasa dilakukan secara akurat, ilmiah, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
Baca Juga: Bacaan Niat Puasa Ramadhan Lengkap Latin dan Arab
Sidang Isbat Libatkan Ormas Islam hingga BMKG
Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menjelaskan bahwa sidang isbat akan dihadiri oleh banyak unsur strategis.
Mulai dari perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hingga ahli falak, DPR, Mahkamah Agung, serta perwakilan kedutaan besar negara-negara Islam.
Ia menegaskan, keterlibatan banyak pihak bertujuan agar keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keagamaan, sekaligus menjadi rujukan bersama bagi masyarakat.
Tiga Tahapan Penting dalam Pelaksanaan Sidang Isbat
Abu Rokhmad mengungkapkan bahwa sidang isbat penentuan awal Ramadhan 1447 H akan melalui tiga rangkaian utama. Tahapan tersebut diawali dengan pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi atau hisab. Selanjutnya dilakukan verifikasi hasil rukyatul hilal dari 37 titik pemantauan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Setelah itu, sidang dilanjutkan dengan musyawarah tertutup untuk pengambilan keputusan. Hasil sidang isbat kemudian diumumkan secara resmi kepada publik melalui konferensi pers. Proses ini sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah.
Abu Rokhmad pun mengajak masyarakat untuk menunggu hasil sidang isbat serta pengumuman resmi pemerintah terkait penetapan awal Ramadhan 1447 Hijriah.
Baca Juga: Puasa Berapa Hari Lagi? Cek Hitungan Mundur Mulai Jumat 30 Januari 2026
Kemenag Siapkan Lokasi Rukyatul Hilal dan Regulasi Baru
Selain mempersiapkan jalannya sidang, Kemenag juga menyiapkan lokasi-lokasi strategis untuk pelaksanaan rukyatul hilal. Direktur Urusan Agama Islam, Arsad Hidayat, menyampaikan bahwa sejumlah ahli akan dikirim ke titik-titik yang dinilai memiliki potensi terbaik untuk melihat hilal secara jelas.
Tak hanya itu, Kemenag juga tengah menyiapkan regulasi baru berupa Peraturan Menteri Agama (PMA) sebagai dasar hukum pelaksanaan sidang isbat. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian kepada masyarakat terkait mekanisme penetapan awal bulan Hijriah.
Perkiraan Awal Puasa Ramadhan 2026
Secara astronomis, awal Ramadhan 1447 Hijriah diperkirakan jatuh pada 18 atau 19 Februari 2026. Perkiraan tersebut mengacu pada metode hisab yang selama ini digunakan dalam penyusunan kalender Islam. Namun, kepastian tanggal awal puasa tetap menunggu keputusan resmi pemerintah melalui sidang isbat.
Apabila posisi hilal telah memenuhi kriteria pada akhir bulan Syaban, maka umat Islam dapat mulai menjalankan ibadah puasa pada tanggal yang ditetapkan tersebut.
Baca Juga: Kapan Libur Awal Puasa 2026? Ini Prediksi Tanggal yang Sudah Beredar
Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan Jatuh 18 Februari 2026
Di sisi lain, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan awal Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan ini didasarkan pada metode hisab hakiki wujudul hilal dengan acuan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), tanpa menunggu hasil rukyatul hilal.
"Menurut hisab hakiki wujudul hilal, posisi bulan sudah memenuhi syarat sehingga 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026," demikian isi maklumat resmi PP Muhammadiyah yang ditandatangani Majelis Tarjih dan Tajdid.
Perbedaan penetapan awal Ramadhan antara pemerintah dan Muhammadiyah merupakan hal yang lazim terjadi akibat perbedaan metode yang digunakan. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa sidang isbat tetap menjadi rujukan nasional dalam penetapan awal bulan Ramadhan di Indonesia.
