PANDEGLANG, POSKOTA.CO.ID – Isu rencana pinjaman daerah Pemkab Pandeglang sebesar Rp1 triliun kepada pihak bank atau swasta mencuat di tengah masyarakat. Informasi tersebut juga disebut sudah sampai ke DPRD Pandeglang.
Bahkan, beredar kabar adanya upaya meminta dukungan politik di internal DPRD untuk menyatukan ide dan gagasan lintas fraksi guna meloloskan rencana pinjaman daerah tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang Asep Rahmat menegaskan, berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pandeglang 2026, tidak terdapat rencana pinjaman daerah.
“Di RKPD itu tidak ada. Karena kan kalau ada rencana pinjaman daerah harus ada di RKPD,” ungkap Asep Rahmat melalui sambungan telepon, Senin, 26 Januari 2026.
Asep juga menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pandeglang belum membahas rencana tersebut.
Baca Juga: Bulog Sub Divre Lebak-Pandeglang Jemput Bola Serap Gabah Petani Saat Musim Panen
“Di TAPD juga belum ada pembahasan. Karena tentunya ada pembahasan di TAPD, baik persiapan dan sebagainya,” katanya.
Menurut Asep, saat ini Pemkab Pandeglang tengah fokus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor-sektor yang ada.
“Sejauh ini kami sedang memaksimalkan PAD dari sektor-sektor yang ada,” ujarnya.
Ia menambahkan, salah satu fokus utama adalah optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Karena selama ini, pendapatan yang masih kecil itu dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jadi, kami fokus optimalisasi,” sambungnya.
Asep mengungkapkan capaian PBB pada 2025 masih di bawah 50 persen. Karena itu, Pemkab Pandeglang menargetkan peningkatan signifikan pada 2026.
“Kami ingin tahun 2026 ini pendapatan dari sektor PBB bisa optimal. Supaya PAD Pandeglang bisa lebih meningkat lagi,” tandasnya.