JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menggelar konferensi pers terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2025 di Balai Kota Jakarta, pada Rabu, 21 Januari 2026.
Gubernur Jakarta, Pramono Anung menyampaikan bahwa arah kebijakan APBD difokuskan pada manfaat pembangunan yang dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pelaksanaan program prioritas tahun 2025 dilaksanakan melalui empat aspek utama, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat, akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif.
“Di tengah dinamika perekonomian global dan nasional, alhamdulillah perekonomian DKI Jakarta tetap terjaga dengan baik, ditopang oleh inflasi yang terkendali, aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, serta iklim investasi yang kondusif,” ujar Pramono.
Baca Juga: Jalan Juanda Depok Berlubang Makan Korban, Pembatas Dipasang
Pramono menjelaskan, secara makro pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan III tahun 2025 tercatat sebesar 4,96 persen (year on year). Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Desember 2025 menunjukkan optimisme yang tinggi, yakni sebesar 145,33.
Sementara inflasi Jakarta pada Desember 2025 berada di angka 2,63 persen (year on year), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen.
“Serangkaian capaian tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi Jakarta berada dalam kondisi yang solid dan stabil, serta menjadi penopang utama keberlanjutan program-program pembangunan yang telah dan akan dijalankan di Jakarta,” ucap Pramono.
Selain itu, dikatakan Pramono, Pemprov Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 sebesar Rp5.729.876 atau meningkat 6,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca Juga: Begal Bersenjata Sasar Emak-Emak di Bekasi, Polisi Buru Pelaku
Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat permintaan domestik tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha.
“Seluruh kebijakan fiskal yang kami jalankan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara keberpihakan kepada masyarakat, khususnya kelompok menengah dan rentan, serta penguatan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan,” ungkap Pramono.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, memaparkan realisasi retribusi daerah tahun 2025 mencapai Rp1,507 triliun. Angka tersebut meningkat sebesar Rp793 miliar atau 111 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp713,72 miliar.
Retribusi jasa usaha menjadi kontributor terbesar dengan menyumbang hampir 50 persen dari total retribusi daerah, yang mencerminkan optimalisasi pemanfaatan aset dan layanan usaha milik daerah.
Baca Juga: Tim SAR Masuk 200 Meter ke Lubang Tambang Ilegal, Tak Temukan Tanda-tanda Tiga Penambang yang Hilang
“Tren positif retribusi ini membuktikan tingginya partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pembangunan DKI Jakarta. Capaian ini didorong oleh penyederhanaan regulasi serta evaluasi terhadap tarif layanan yang kami berikan,” ujar Lusiana.
Meski total APBD DKI Jakarta Tahun 2026 mengalami penurunan menjadi Rp81,32 triliun lebih rendah Rp10,54 triliun dibandingkan APBD 2025 sebesar Rp91,86 triliun akibat berkurangnya pendapatan Transfer ke Daerah (TKD) Pemprov DKI Jakarta memastikan fungsi pelayanan publik tetap terjaga.
Anggaran pendidikan tetap terpenuhi sebesar Rp19,76 triliun atau 26,6 persen dari total APBD. Infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar Rp31,88 triliun atau 43,03 persen.
Selain itu, urusan kesehatan tetap dijalankan melalui berbagai program, serta tidak terdapat pengurangan penerima manfaat untuk subsidi transportasi dan pangan. (cr-4)