POSKOTA.CO.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dengan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung, menjadi sorotan usai melakukan pertemuan pada Selasa siang, 20 Januari 2026.
Agenda yang berlangsung di lingkungan Kementerian Keuangan tersebut langsung memicu spekulasi, terutama terkait dinamika posisi strategis di pemerintahan, khususnya kursi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).
Isu pergantian pejabat di sektor ekonomi kian menguat seiring mundurnya Juda Agung dari jabatannya di Bank Indonesia dan proses uji kelayakan calon pengganti yang sudah berjalan di DPR.
Pertemuan ini pun dinilai sebagai salah satu sinyal penting dalam peta kekuasaan ekonomi nasional jelang pergantian bulan.
Menanggapi agenda pertemuan tersebut, Purbaya menegaskan, pembahasan yang dilakukan bersifat umum dan berfokus pada isu ekonomi.
Dia menyebut banyak menggali pandangan Juda Agung terkait perkembangan ekonomi terkini, baik di tingkat nasional maupun global.
"Ya diskusi ekonomi saja, kondisi ekonomi seperti apa, pandangan dia apa," kata Purbaya saat ditemui di kawasan Kementerian Keuangan, Jakarta.
Baca Juga: Mati Listrik 7 Hari di Indonesia, Apakah Benar atau Hoaks? Ini Fakta Sebenarnya dan Penjelasan PLN
Spekulasi Kursi Wamenkeu Menguat
Ketika ditanya lebih jauh mengenai kemungkinan kerja sama dengan Juda Agung sebagai wakil menteri keuangan, Purbaya memilih berhati-hati.
Pihaknya menekankan, keputusan terkait pengangkatan pejabat sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
"Jadi ya saya enggak tahu (cocok atau tidaknya), tergantung presiden. Tapi kalau dari pengetahuan ekonomi dia cukup lah," tegas Purbaya.
Di sisi lain, Menkeu juga mengungkapkan, proses pergantian posisi antara Juda Agung dan Thomas diperkirakan akan rampung dalam waktu dekat.
"Sebelum Februari sudah kejadian," ucap Purbaya
Juda Agung Mundur dari BI
Sebelumnya, Bank Indonesia secara resmi telah mengonfirmasi bahwa Juda Agung mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Deputi Gubernur BI kepada Presiden Republik Indonesia.
Pengunduran diri tersebut efektif terhitung sejak 13 Januari 2026, meskipun masa jabatannya masih tersisa sekitar satu tahun.
“Atas kekosongan jabatan Deputi Gubernur tersebut, maka Gubernur Bank Indonesia telah merekomendasikan calon kepada Presiden,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Ramdan menjelaskan, tahapan berikutnya adalah pengusulan calon Deputi Gubernur BI oleh Presiden untuk kemudian dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Proses tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 41, Pasal 48, dan Pasal 50 Undang-Undang Bank Indonesia.
Ketentuan tersebut sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Di mana, ditegaskan peran DPR dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengisian jabatan strategis di sektor moneter.
Dengan rangkaian proses yang kian jelas, pertemuan Purbaya dan Juda Agung dinilai bukan sekadar diskusi biasa, melainkan bagian dari dinamika besar pergeseran pejabat ekonomi nasional di awal 2026.