POSKOTA.CO.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, turun langsung untuk meninjau persoalan sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang muncul di lapangan.
Sistem pajak digital tersebut belakangan menjadi sorotan publik menyusul keluhan dari sejumlah pengguna, khususnya pelaku usaha dan korporasi besar.
Menkeu Purbaya menilai sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang resmi diberlakukan sejak 1 Januari 2025 menunjukkan arah perbaikan, meskipun masih menghadapi sejumlah kendala teknis di lapangan.
Penilaian tersebut disampaikan Purbaya usai melakukan kunjungan langsung ke kantor Danantara pada Kamis, 15 Januari 2026.
Kunjungan itu dilakukan sebagai respons atas laporan adanya ketidakoptimalan layanan Coretax yang dirasakan oleh pengguna sistem administrasi perpajakan berbasis digital tersebut.
Baca Juga: Rupiah Nyaris Sentuh Rp17.000, Menkeu Purbaya Prediksi Nilai Tukar Menguat dalam Dua Pekan
Menkeu Terima Keluhan Langsung dari CIO Danantara
Dalam keterangannya, Purbaya mengungkapkan, keluhan tersebut disampaikan langsung oleh jajaran manajemen Danantara, khususnya Chief Information Officer (CIO) perusahaan tersebut.
“Siang tadi saya datang ke Kantor Danantara, saya dapat keluhan dari Pak Pandu (CIO) Danantara, dia mengeluhkan beberapa masalah di sistem Coretax,” kata Purbaya.
Keluhan tersebut mencakup sejumlah hambatan teknis yang dinilai mengganggu kelancaran proses administrasi perpajakan, mulai dari akses sistem hingga integrasi data.
Menanggapi hal itu, Purbaya memilih untuk turun langsung guna melihat kondisi riil di lapangan.
Tak sekadar melakukan kunjungan simbolis, Purbaya juga membawa serta tim teknologi informasi dari Direktorat Jenderal Pajak serta perwakilan kantor pajak.
“Saya datang aja langsung ke kantor Danantara, saya juga bawa tim IT dari pajak, ada juga dari Kantor (Direktorat Jenderal) Pajak,” lanjut Purbaya.
Menurutnya, keterlibatan langsung tim teknis DJP menjadi penting agar setiap permasalahan yang muncul bisa dipetakan secara detail, sekaligus mempercepat proses perbaikan sistem.
Purbaya sendiri tidak menampik bahwa, Coretax masih memiliki sejumlah kekurangan dalam implementasinya.
Namun demikian, ia menilai,sistem tersebut sudah berada di jalur yang tepat dan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.
“Saya rasa sistem Coretax sudah menuju arah yang lebih baik, meskipun memang masih ada kekurangan, tapi arahnya terus membaik,” jelas dia.
Baca Juga: PAAI Surati Menkeu Purbaya Minta Pajak Agen Asuransi Ditinjau Ulang
Mengenal Coretax DJP
Dikutip dari website resmi DJP pada Jumat, 16 Januari 2026, Coretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang dirancang untuk memberikan kemudahan dan efisiensi bagi pengguna.
Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.
PSIAP sendiri merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi berbasis COTS (Commercial Off-the-Shelf).
Tujuan utama pembangunan Coretax adalah memodernisasi sistem administrasi perpajakan Indonesia agar lebih terintegrasi dan transparan.
Coretax menghubungkan seluruh proses bisnis inti perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.
Untuk mengakses layanan Coretax DJP, wajib pajak dapat mengunjungi laman resmi di coretaxdjp.pajak.go.id.