JATINEGARA, POSKOTA.CO.ID – Kepolisian mengklaim terus memperkuat langkah pencegahan tawuran yang kerap terjadi di sejumlah wilayah rawan, seperti Manggarai, Jakarta Selatan, dan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Upaya tersebut dilakukan menyusul aksi tawuran yang berulang pada awal 2026.
Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal menyebut kedua wilayah itu telah lama masuk peta kerawanan konflik, baik antarwarga maupun antarpelajar. Menurutnya, motif tawuran warga umumnya dipicu dendam lama, sementara pada pelajar berkaitan dengan pencarian jati diri dan eksistensi kelompok.
“Ini yang kemudian kami petakan. Ada segmen pelajar dan ada segmen warga. Penanganannya pun berbeda,” ujar Alfian kepada Poskota, Senin, 5 Januari 2026.
Baca Juga: Tawuran Pecah Dua Hari Awal 2026, Pramono Anung: Kami Duga Ada yang Membenturkan
Alfian menjelaskan, kepolisian menerapkan strategi preemtif dan preventif. Langkah preemtif dilakukan melalui pemantauan aktivitas digital, termasuk media sosial dan informasi intelijen, untuk mendeteksi potensi tawuran sejak dini.
“Sementara langkah preventif dilakukan lewat patroli rutin serta sinergi dengan sekolah, komite, dan keluarga pelajar,” kata Alfian.
Selain itu, kepolisian juga mengerahkan Tim Patroli Presisi (TP3) yang dibagi ke zona utara, tengah, dan selatan. Tim ini disiagakan untuk merespons cepat laporan masyarakat melalui layanan darurat 110.
“Kami bergerak bukan hanya untuk penindakan, tapi yang utama adalah melerai agar tidak sampai ada korban jiwa,” jelas Alfian.
Ia mencontohkan insiden tawuran yang sempat terjadi saat pergantian tahun di Pondok Kelapa. Meski penggunaan petasan telah dilarang, pelepasan petasan sempat memicu kericuhan dan tawuran singkat. Polisi yang bersiaga langsung turun tangan dan mengendalikan situasi dalam waktu sekitar 10 menit.
“Memang sempat membuat warga panik dan lalu lintas terganggu, tapi tidak ada korban jiwa dan aktivitas kembali normal,” terang Alfian.
Dalam peristiwa tersebut, polisi mengamankan 16 orang pelaku yang mayoritas masih di bawah umur. Pihak kepolisian kemudian memanggil orang tua dan pihak sekolah untuk memberikan pembinaan.
“Untuk memberikan peringatan kepada mereka dan tentunya kami mencoba untuk ada Kartu Jakarta Pintar (KJP) bisa dicabut, pentingnya itu sebagai efek jera, yang diajukan kepada pemerintah dan sekolah,” tutur Alfian.
Baca Juga: Camat Tebet Libatkan OPD dan Ormas Cegah Tawuran di Manggarai
Sementara bagi pelaku dewasa yang terbukti membawa senjata tajam atau menimbulkan korban jiwa, Alfian menegaskan akan dilakukan proses hukum tegas. Dalam jangka panjang, Polres Metro Jakarta Timur mengusung konsep “Jaga Jakarta” dengan penguatan keamanan lingkungan dan kemitraan bersama masyarakat.
“Skema ini diharapkan mampu mempercepat alur informasi apabila muncul potensi gangguan kamtibmas,” kata Alfian.
Ia menyebut terdapat puluhan aliansi atau kelompok remaja di sejumlah wilayah, seperti Cakung. Untuk meredam konflik, kepolisian melakukan pendekatan kreatif melalui kegiatan positif, mulai dari lomba olahraga hingga aktivitas ekonomi kecil.
“Orang tua diwajibkan melaporkan apabila anak tidak berada di rumah hingga malam hari, yang kemudian akan diteruskan ke pihak kepolisian untuk dilakukan pencarian,” kata Alfian.
Menurut Alfian, langkah tersebut menunjukkan hasil. Data Polres Metro Jakarta Timur mencatat jumlah kasus tawuran menurun dari 165 kejadian pada 2023, menjadi 124 kasus pada 2024, dan kembali turun menjadi 98 kejadian sepanjang 2025.
“Korban luka masih ada, tapi alhamdulillah tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Harapan kami, ke depan angka ini terus menurun,” kata Alfian.
Warga Mengaku Jenuh
Di sisi lain, warga Tebet, khususnya kawasan Manggarai, menyuarakan kejenuhan atas aksi tawuran yang terus berulang. Meski berbagai upaya dilakukan, konflik antarkelompok dinilai belum kunjung tuntas.
Tokoh masyarakat Tebet, Syaifullah, 71 tahun, mengaku warga sudah lelah menghadapi persoalan yang sama dari tahun ke tahun. Menurutnya, tawuran di Manggarai, Tambak, dan Berlan merupakan konflik lama yang terus diwariskan.
Baca Juga: DPRD Jakarta Usul Pencabutan Bansos bagi Pelaku Tawuran, Pemprov DKI Pilih Pendekatan Humanis
“Masyarakat itu capek. Dari dulu selalu begitu. Diredam sebentar, nanti muncul lagi. Padahal sudah banyak cara dilakukan,” ucap Syaifullah kepada Poskota.
Ia menilai berbagai program penanganan tawuran belum menyentuh akar persoalan di tingkat warga. Akibatnya, masyarakat tetap menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Kalau cuma program datang lalu pergi, warga tidak merasakan apa-apa. Pemerintah dan polisi harus benar-benar serius, turun langsung, dan konsisten,” kata Syaifullah.
Menurutnya, penanganan tawuran harus melibatkan seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat RT, RW, dan kelurahan agar pengawasan berjalan efektif.
Selain itu, Syaifullah juga menyoroti pola tawuran yang kerap terjadi pada waktu dan cara yang hampir sama, sehingga memunculkan kecurigaan adanya faktor lain yang perlu diusut aparat.
“Coba perhatikan tawuran kemarin itu sebenarnya ada apa? Tapi saya enggak mau nyebut, silakan telaah. Jangan sampai masyarakat terus lelah sementara tawuran tidak pernah benar-benar selesai,” terang Syaifullah.