Pencairan PIP menjadi salah satu bantuan yang paling dinantikan, terutama menjelang semester baru.
Bantuan Tunai PLT Dana Desa untuk Miskin Ekstrem
Pemerintah juga menyalurkan bantuan tunai dari skema PLT Dana Desa bagi masyarakat kategori miskin ekstrem. Total bantuan yang diterima mencapai sekitar Rp900.000 per penerima, dengan mekanisme penganggaran sebesar 25 persen dari APBD.
Bantuan ini difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat desa dan mencegah dampak ekonomi yang lebih luas pada kelompok paling rentan.
Bantuan Tunai Pengendalian Inflasi Rp600.000
Bantuan berikutnya adalah bansos tunai pengendalian inflasi senilai Rp600.000. Program ini diperuntukkan bagi penyandang disabilitas dan lansia yang telah terdata dan dinyatakan layak berdasarkan hasil survei.
Pemerintah menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini dilakukan secara selektif agar tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan.
PKH dan BPNT Reguler Masih Tahap Verifikasi
Sementara itu, untuk PKH dan BPNT reguler, hingga saat ini status pencairannya masih dalam proses. Data bantuan belum sepenuhnya muncul di aplikasi SIKS-NG, menandakan bahwa tahapan verifikasi dan validasi masih berjalan.
Perkiraan pencairan bantuan reguler ini kemungkinan terjadi pada minggu ketiga hingga akhir Januari 2026, tergantung kecepatan proses administrasi di masing-masing daerah.
Baca Juga: Toyota Comeback ke Formula 1, Jadi Sponsor Utama Haas Mulai 2026
Proses Peralihan ke KKS Merah Putih Masih Bertahap
Terkait sistem penyaluran, pemerintah juga masih melanjutkan peralihan dari penyaluran via Pos ke Kartu KKS Merah Putih. Proses ini dilakukan secara bertahap dan sangat bergantung pada ketersediaan kartu dari bank penyalur.
Masyarakat diimbau untuk tetap memantau informasi resmi dari pendamping sosial dan pemerintah daerah agar tidak tertinggal informasi penting.
Harapan Bantuan Tepat Waktu dan Tepat Sasaran
Dengan mulai cairnya berbagai bansos tambahan ini, masyarakat berharap proses distribusi dapat berjalan lancar, cepat, dan tanpa kendala. Bantuan yang tepat waktu dinilai sangat membantu memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, serta biaya hidup sehari-hari.
Pemerintah pun diharapkan terus menjaga transparansi dan akurasi data agar seluruh bantuan benar-benar dirasakan oleh mereka yang berhak.
