POSKOTA.CO.ID - Operasi militer Amerika Serikat terhadap Venezuela pada Sabtu, 3 Januari 2026 memicu guncangan besar dalam politik global.
Washington melancarkan serangan udara ke sejumlah fasilitas strategis Venezuela dan menahan Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya melalui operasi pasukan khusus Delta Force.
Maduro kemudian diterbangkan ke Amerika Serikat untuk menghadapi proses hukum.
Pemerintah AS menyebut langkah tersebut sebagai upaya penegakan keadilan internasional.
Wakil Menteri Luar Negeri AS Christopher Landau menyatakan Venezuela memasuki “fajar baru” setelah tumbangnya pemerintahan Maduro.
Menurutnya, penahanan itu menjadi penutup era kepemimpinan yang selama ini dituding otoriter dan sarat pelanggaran hukum.
Namun, pemerintah Venezuela membantah narasi tersebut dan mengecam keras tindakan AS.
Caracas menilai serangan itu sebagai agresi militer terbuka yang melanggar kedaulatan negara dan hukum internasional.
Baca Juga: Berapa Nominal Tunjangan Sertifikasi Guru Tahun 2026? Segini Jumlah yang Cair Bulanan
Pemerintah Maduro juga menyerukan solidaritas global untuk menolak apa yang disebutnya sebagai tindakan sepihak Amerika Serikat.
Amerika Latin Terbelah
Negara-negara Amerika Latin menunjukkan respons yang beragam. Kolombia, Kuba, Chile, Meksiko, Brasil, dan Uruguay secara tegas mengecam intervensi militer AS.
Mereka menekankan bahwa konflik politik Venezuela seharusnya diselesaikan melalui dialog nasional, bukan kekuatan senjata.
Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyebut aksi AS sebagai pengingat kelam sejarah campur tangan asing di Amerika Latin.
Baca Juga: Korlantas Polri Sebut Kasus Kecelakaan 2025 Turun 7 Persen
Ia memperingatkan bahwa pelanggaran hukum internasional berpotensi menciptakan kekacauan regional dan merusak prinsip multilateralisme.
Sebaliknya, Argentina, Panama, dan Ekuador menyampaikan pandangan berbeda.
Presiden Argentina Javier Milei menyebut jatuhnya Maduro sebagai “kabar baik bagi dunia bebas” dan mendorong agar hasil pemilu terakhir diakui.
Pandangan serupa disampaikan Panama dan Ekuador yang menilai momentum ini dapat membuka jalan transisi demokrasi di Venezuela.
Sikap Negara Besar Dunia
Dari luar kawasan, China, Rusia, dan Iran menyuarakan kecaman keras.
Beijing menuding Washington bersikap hegemonik dan melanggar kedaulatan negara lain.
Moskow memperingatkan risiko eskalasi konflik dan menegaskan Venezuela berhak menentukan masa depannya tanpa intervensi militer asing.
Baca Juga: Cara Skrining BPJS Kesehatan 2026 Online dari Hp, Bisa Lewat Website Atau Aplikasi
Prancis menilai operasi AS melanggar prinsip larangan penggunaan kekerasan, sementara Uni Eropa dan Inggris menegaskan tidak terlibat dalam serangan tersebut.
Uni Eropa menyerukan penahanan diri semua pihak dan menekankan keselamatan warga sipil serta warga negara asing di Venezuela.
Indonesia Serukan De-eskalasi dan Dialog
Indonesia turut merespons perkembangan tersebut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan pemerintah Indonesia memantau situasi di Venezuela secara cermat, terutama terkait keselamatan warga negara Indonesia yang berada di sana.
Indonesia juga menyerukan agar seluruh pihak mengedepankan penyelesaian damai melalui dialog dan de-eskalasi.
Jakarta menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, kedaulatan negara, serta prinsip-prinsip Piagam PBB sebagai dasar menjaga stabilitas global.