Usulan Stimulus Otomotif Disorot, Menkeu Purbaya: Belum Dibahas

Jumat 02 Jan 2026, 16:12 WIB
Ilustrasi mobil listrik Changan. (Sumber: Poskota/ Erwan Hartawan)

Ilustrasi mobil listrik Changan. (Sumber: Poskota/ Erwan Hartawan)

POSKOTA.CO.ID - Usulan pemberian insentif bagi industri otomotif yang disampaikan Kementerian Perindustrian belum dibahas secara khusus oleh Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, rencana tersebut masih berada pada tahap awal dan belum masuk pembahasan lintas kementerian.

Purbaya menegaskan, hingga saat ini pihaknya belum melakukan diskusi mendalam terkait stimulus otomotif yang diusulkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Belum, nanti saya akan diskusi sama mereka dulu. Tapi belum saya bahas tentang itu,” ujar Purbaya saat Konferensi Pers di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu, 31 Desember 2025 kemarin.

Baca Juga: JBA Indonesia Relokasi Cabang Bandung, Perluas Kapasitas Lelang

Di sisi lain, Kementerian Perindustrian terus mendorong adanya kebijakan tambahan untuk menopang kinerja industri otomotif nasional. Agus Gumiwang menilai, sektor ini memiliki peran strategis dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong produksi dalam negeri di tengah tekanan ekonomi global.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan, penjualan mobil sepanjang Januari–Oktober 2025 mengalami penurunan.

Penjualan secara wholesales tercatat sebanyak 634.844 unit, turun 10,6 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, penjualan retail juga melemah menjadi 660.659 unit, atau turun 9,6 persen secara tahunan.

Penurunan serupa tercermin pada sisi produksi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal ILMATE, produksi kendaraan nasional sepanjang 2025 tercatat 957.293 unit, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2024 yang mencapai 996.741 unit.

Baca Juga: Xpeng P7+ Siap Meluncur Global, Indonesia Berpeluang Kebagian

Melihat kondisi tersebut, Agus Gumiwang menegaskan industri otomotif layak mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Ia menyebut sektor ini memiliki keterkaitan luas dengan sektor lain serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

“Sektor ini merupakan sektor yang sangat penting, terlalu penting untuk kita abaikan, tidak mungkin kita abaikan. Forward, backward linkage yang luar biasa besar, penyerapan tenaga kerjanya juga luar biasa besar, nilai tambah untuk ekonominya juga luar biasa besar. Dan oleh sebab itu, kami akan tetap mengusulkan insentif atau stimulus kepada pemerintah untuk sektor otomotif,” kata Agus.

Agus juga mengungkapkan bahwa usulan insentif telah disampaikan kepada Menteri Keuangan, dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan kebijakan saat pandemi Covid-19.

“Soal otomotif usulan insentif stimulus yang sudah kami kirim ke Pak Menkeu. Ada spill sedikit lah ada perbedaan. Di sini kita usulkan itu lebih detail, lebih detail dibanding dengan periode kita menghadapi Covid yang lalu, dari segmen, dari teknologi, dari sisi TKDN, bobot TKDN, dan sebagainya, itu kita buat lebih detail,” ujarnya.

Baca Juga: Penjualan BYD Tembus 4,5 Juta Unit Sepanjang 2025

Sebagai pengingat, pada 2021 pemerintah sempat memberikan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi kendaraan bermotor baru dengan kapasitas mesin hingga 1.500 cc, dengan syarat tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) minimal 70 persen.

Dalam rancangan insentif terbaru, Agus menyebut pemerintah ingin mendorong produksi kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Skema stimulus akan disesuaikan berdasarkan teknologi, emisi, serta tingkat TKDN.

“Prinsipnya adalah yang kami usulkan mereka yang mendapatkan manfaat terhadap insentif dan stimulus itu harus memiliki TKDN, dia harus memenuhi nilai emisi maksimal sekian. Jadi TKDN dan emisi,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga mengusulkan pengaturan batas harga kendaraan di setiap segmen agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan konsumen.

Baca Juga: Penjualan BYD Tembus 4,5 Juta Unit Sepanjang 2025

“Dan dalam usulan baru ini kita menetapkan harga. Harga yang kita tetapkan dari masing-masing segmen supaya mereka bisa mendapatkan manfaat. Dan tentu yang harus digarisbawahi ini adalah kami sangat memperhatikan konsumen,” kata Agus.

Khusus untuk kendaraan listrik, pemerintah disebut akan memprioritaskan pembeli pertama guna mempercepat adopsi electric vehicle (EV) di Indonesia.

“Kalau kita bicara soal electric car, first buyers itu menjadi prioritas kami. Angka-angkanya nanti bisa spill pelan-pelan,” pungkasnya.


Berita Terkait


News Update