POSKOTA.CO.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya memberikan klarifikasi terkait wacana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2026.
Ia menegaskan, pemerintah belum dapat mengambil keputusan dalam waktu dekat karena masih harus mencermati perkembangan dan stabilitas ekonomi nasional.
Menurut Purbaya, pemerintah membutuhkan waktu setidaknya satu triwulan ke depan untuk menilai arah perekonomian secara lebih menyeluruh.
Evaluasi tersebut dinilai penting sebelum menetapkan kebijakan yang berimplikasi langsung pada peningkatan belanja negara.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai melakukan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, di kantor Kementerian Keuangan.
Ia menjelaskan, pembahasan kenaikan gaji PNS tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan kebijakan fiskal.
Menurutnya, pos belanja pegawai diperlakukan sama dengan belanja negara lainnya, yang seluruhnya bergantung pada kemampuan keuangan negara.
“Kita diskusikan sama seperti belanja yang lain. Kita akan lihat kondisi keuangan kita seperti apa,” ujar Purbaya kepada awak media, Kamis, 1 Januari 2026.
Baca Juga: BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp600.000 Cair Lagi 2026? Ini Peluang, Syarat, dan Cara Ceknya
Purbaya menambahkan, pemerintah masih memerlukan waktu tambahan untuk memastikan kondisi ekonomi benar-benar bergerak ke arah yang lebih stabil dan selaras dibandingkan periode sebelumnya.
“Saya masih menunggu satu triwulan lagi untuk melihat sebenarnya bagaimana arah ekonomi kita, apakah sudah lebih sinkron dibanding sebelumnya,” tuturnya.
Setelah proses evaluasi tersebut rampung, pemerintah baru dapat masuk ke tahap pembahasan kebijakan yang berdampak pada peningkatan belanja negara.
Pada fase inilah, wacana kenaikan gaji PNS tahun 2026 akan dikaji lebih mendalam.
Baca Juga: NPWP Tiba-Tiba Non Aktif di Coretax? Ini Alasan Lengkap dan Cara Mengaktifkannya Kembali
“Setelah itu, kemungkinan pada triwulan kedua, baru kita bisa mendiskusikan isu-isu yang berpengaruh pada kenaikan belanja pemerintah,” pungkas Purbaya.
