BEKASI SELATAN, POSKOTA.CO.ID - Kota Bekasi terpilih menjadi salah satu daerah yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan sampah, khususnya di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang bertujuan mengurangi hingga menuntaskan persoalan sampah di daerah.
“Kota Bekasi hari ini menjadi salah satu kota yang siap untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, ya, programnya Pak Prabowo agar bagaimana sampah itu habis. Dan ini kan sudah masuk dalam proses lelang,” ujar Tri, Minggu, 21 Desember 2025.
Dengan masuknya Kota Bekasi dalam program tersebut, Tri menyebut pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar, mulai dari pembebasan lahan, pematangan lahan, hingga penyediaan infrastruktur pendukung.
“Dengan begitu, Kota Bekasi punya tanggung jawab untuk melakukan pembebasan lahan, melakukan pematangan lahannya, menyiapkan infrastruktur jalan keluar masuknya, kemudian juga menyiapkan sampah,” jelasnya.
Baca Juga: Cuaca Ekstrem Bikin Antrean Truk Sampah di TPST Bantargebang Mengular hingga 8 Jam
Tri menjelaskan, dari total produksi sampah harian sekitar 1.800 ton, Pemkot Bekasi menargetkan 1.400 ton dapat ditangani secara optimal melalui program tersebut.
“Kemarin kami sepakati 1.400 ton sampah itu bisa diselesaikan dari 1.800 ton,” katanya.
Sementara itu, sisa 400 ton sampah akan dikelola melalui bank-bank sampah yang ada. Hal ini dilakukan untuk mendorong perubahan pola pikir masyarakat agar memandang sampah sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.
“Karena bagaimanapun pemkot ingin agar masyarakat juga mindset-nya berubah, bagaimana memandang sampah bahwa sampah itu juga memiliki nilai ekonomi,” ujarnya.
Tri menjelaskan, Pemkot Bekasi saat ini memiliki kekuatan armada pengangkut sampah sebanyak sekitar 350 truk milik sendiri, bukan sewa. Ke depan, jumlah armada tersebut akan kembali ditambah.
“Saya optimis dengan adanya truk yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bekasi, tidak dengan cara sewa. Hampir kita punya kekuatan 350 truk, mudah-mudahan nanti ABT kita tambah 50 truk,” ungkapnya.
Dengan kapasitas tersebut, Tri optimis tidak akan muncul tumpukan sampah baru. Namun, tantangan utama saat ini adalah menyelesaikan timbunan sampah lama yang sudah ada di Bantargebang.
“Sehingga dengan kondisi yang ada, tentu tidak akan menimbulkan sampah yang baru. Nah yang jadi pemikiran adalah bagaimana menyelesaikan sampah yang lama,” katanya.
Menurut Tri, penyelesaian sampah lama akan dilakukan secara bertahap, termasuk dengan pemanfaatan alat pengolahan yang sudah dimiliki Pemkot.
“Oleh karena itu tentu nanti akan ada treatment-nya lagi. Apakah nanti secara berkala yang lama pun bisa kami lakukan pembakaran dengan menggunakan alat yang sudah kami miliki nanti,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tri menyampaikan, Pemkot Bekasi juga terus berupaya meningkatkan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Salah satunya dengan mempelajari teknologi pengolahan limbah dari luar negeri.
“Makanya salah satunya adalah kemarin saya belajar ke Universitas Linyi untuk melihat bagaimana pengelolaan air kotor, air tinja, air lindi mereka,” jelasnya.
Ia membandingkan sistem pengolahan limbah di Bekasi yang masih mengandalkan metode manual dengan teknologi yang sudah diterapkan di luar negeri.
“Kalau sekarang itu kan kita masih pakai manual, airnya ditaruh di dalam bak kemudian dengan menggunakan sinar matahari. Nah, kalau lagi cuaca kayak gini kan nggak bisa,” paparnya.
Baca Juga: 7.500 Ton Sampah dari DKI Jakarta Dikirim ke TPST Bantargebang Per Hari
Sementara di sana sudah pakai teknologi filterisasi, inventarisasi, dan berbagai macam teknologi yang bukan lagi hanya mengandalkan alam.
Tri berharap, penerapan teknologi tersebut dapat dilakukan secara bertahap di Kota Bekasi guna mewujudkan kota yang benar-benar sehat, tidak hanya secara predikat, tetapi juga secara nyata.
“Dan mudah-mudahan secara bertahap saya ingin juga bisa dilakukan di Kota Bekasi. Sehingga konsep Kota Bekasi kota yang sehat memang betul-betul sehat secara faktanya,” katanya.
Ia menegaskan, perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah harus didukung oleh kesiapan infrastruktur yang memadai. (cr-3)