POSKOTA.CO.ID - Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mandiri 2025 kembali menjadi harapan besar bagi jutaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.
Dengan suku bunga rendah dan skema pembiayaan yang relatif ringan, program ini dirancang pemerintah dan perbankan untuk memperkuat daya tahan ekonomi rakyat sekaligus mendorong pertumbuhan usaha produktif.
Namun di balik besarnya antusiasme tersebut, tidak sedikit pelaku UMKM yang harus menerima kenyataan pahit: pengajuan KUR Mandiri mereka ditolak.
Bagi sebagian pengusaha kecil, penolakan ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga pukulan psikologis yang memengaruhi keberlanjutan usaha dan kepercayaan diri mereka sebagai pelaku ekonomi.
Padahal, penolakan KUR Mandiri 2025 umumnya bukan disebabkan oleh faktor tunggal. Bank memiliki standar analisis risiko yang ketat demi memastikan dana pembiayaan tepat sasaran dan dapat dikembalikan sesuai ketentuan. Memahami penyebab umum penolakan menjadi langkah awal agar pengajuan berikutnya memiliki peluang lebih besar untuk disetujui.
Baca Juga: Link Live Streaming Final Voli SEA Games 2025 Indonesia vs Thailand, Tayang 17.30 WIB
Dokumen Tidak Lengkap Masih Jadi Kendala Utama
Tahap awal analisis KUR Mandiri adalah pemeriksaan dokumen. Data yang tidak lengkap, tidak sinkron, atau diragukan keabsahannya dapat langsung menghentikan proses pengajuan. Bank Mandiri membutuhkan kepastian identitas dan legalitas usaha sebelum melangkah ke tahap analisis lanjutan.
Pelaku UMKM kerap menganggap sepele dokumen, padahal inilah fondasi utama penilaian kredit. Ketidaksesuaian antara KTP, Kartu Keluarga, dan surat usaha, misalnya, dapat menimbulkan keraguan dalam proses verifikasi.
Solusi: Siapkan dokumen utama sejak awal, meliputi KTP elektronik, Kartu Keluarga, Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha, serta NPWP untuk plafon tertentu. Pastikan seluruh data konsisten dan mencerminkan kondisi sebenarnya.
Usaha Tidak Aktif, Bank Sulit Memberi Kepercayaan
KUR Mandiri hanya ditujukan untuk usaha yang benar-benar berjalan. Dalam praktiknya, petugas bank akan melakukan survei lapangan. Jika aktivitas usaha tidak terlihat jelas atau sulit diverifikasi, pengajuan berpotensi dinilai berisiko tinggi.
Bagi UMKM, kunjungan survei sering menjadi momen krusial. Usaha yang tampak sepi, tidak memiliki stok barang, atau tidak menunjukkan aktivitas produksi dapat menurunkan tingkat kepercayaan bank.
