JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - DPRD DKI Jakarta berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor kebutuhan dasar, seperti Program Pendidikan hingga layanan kesehatan.
Meskipun kondisi penganggaran harus menyesuaikan dengan kebutuhan ketika terdapat pengurangan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke daerah.
Sekretaris Komisi E Justin Adrian menyebutkan, tetap memprioritaskan sektor pendidikan. Sehingga masyarakat tidak merasakan dampak signifikan dari pengurangan anggaran.
“Kita mengalami pengurangan-pengurangan. Tapi pengurangan ini sangat sedikit dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Justin di Gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.
Pemerataan Layanan Pendidikan
Pada sektor pendidikan, tegas Justin, Komisi E mempertahankan keberlanjutan Program Sekolah Gratis. Lebih dari 100 sekolah tetap beroperasi secara gratis pada 2026.
Ia menilai, program tersebut menjadi salah satu pilar penting pelayanan publik. Harus dijaga. Memiliki kontribusi langsung terhadap kesempatan belajar bagi anak-anak dari berbagai lapisan masyarakat.
Baca Juga: Anggota DPRD DKI Lukmanul Hakim Ajak Seluruh Elemen Bantu Korban Bencana Hidrometeorologi di Sumatra
Menjaga akses pendidikan yang terjangkau, lanjut dia, merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. Memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan.
DPRD DKI Jakarta menegaskan komitmen peningkatan kesejahteraan warga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Anggota Badan Anggaran Ramly HI Muhamad mengatakan, Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan Sekolah Swasta Gratis perlu terus berlanjut. Bahkan semakin meluas.
“Sekolah Swasta Gratis jangan dikurangi, justru harus ditingkatkan jumlahnya melebihi 105 sekolah sebagaimana target 2026,” ujar Ramly.
