LEBAK, POSKOTA.CO.ID - Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-197 Kabupaten Lebak diwarnai aksi demonstrasi oleh tiga kelompok mahasiswa.
Pantauan Pos Kota di depan Kantor Bupati Lebak, ketiga kelompok mahasiswa yang melakukan aksi demo tersebut, adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kumala dan GMNI.
Awalnya, yang melakukan orasi di depan Kantor Bupati Lebak, puluhan mahasiswa dari Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala), kemudian disusul oleh puluhan mahasiswa dari GMNi, selanjutnya puluhan mahasiswa dari PMII.
Mereka berkumpul di depan Kantor Bupati dan DPRD Lebak, dengan membawa berbagai perlengkapan aksi, mulai dari pengeras suara, spanduk dalat peraga lainnya, mereka melakukan orasi secara gabungan di lokasi.
Baca Juga: Kereta Khusus Pedagang dan Petani Mulai Beroperasi dari Stasiun Rangkasbitung Lebak
Selain melakukan orasi, para pendemo juga melakukan aksi bakar ban, hingga sempat terjadi kericuhan bentrok dengan aparat kepolisian yang melakukan pengamanan di lokasi tersebut.
Salah seorang koordinator aksi demo dari Kumala, Rohimin mengungkapkan, ada tiga tuntutan dalam aksi yang dilakukannya tersebut, diantaranya soal warga korban banjir bandang di Lebakgedong, yang saat ini masih tinggal di Hunian Sementara (Huntara).
Kemudian lanjut dia, tuntunan kedua yakni aktivitas tambang liar yang saat ini masih marak, dan ketiga soal relokasi pasar semi untuk para pedagang kaki lima (PKL).
"Korban banjir bandang di Lebakgedong, mereka sudah lima tahun lebih masih tinggal di Huntara, dan belum ada kejelasan soal Hunian Tetap (Huntap) bagi mereka," ungkapnya.
"Para korban banjir bandang nasibnya masih terkatung-katung di Huntara. Sikap Pemkab Lebak dan pusat belum jelas dalam menangani masalah itu," jelasnya.
Sementara lanjut dia, tambang ilegal maupun yang legal yang kini masih marak dan menjadi keluhan masyarakat, dan belum ada sikap tegas dari pemerintah Kabupaten Lebak.
"Di Kecamatan Rangkasbitung saja yang merupakan wilayah ikon Lebak, banyak tambang ilegal, tapi pemerintah seakan tutup mata dengan kondisi itu. Padahal masyarakat sudah banyak yang mengeluh dan dirugikan," tuturnya.
Ditambah lagi soal pasar semi, yang seharusnya disiapkan dengan kondisi fasilitas yang layak untuk relokasi PKL. Namun nyatanya, fasilitas yang ada di sana tidak memadai.
"Seperti meja pedagang yang jauh dari kata layak, tidak ada musala serta fasilitas pendukung lainnya kami rasa tidak memadai," katanya.
Baca Juga: Sejumlah Instansi Kompak Lakukan Percepatan Penurunan Stunting di Lebak
Orator lainnya menjelaskan, diusia Kabupaten Lebak yang hampir dua abad ini, masih banyak permasalahan yang belum dituntaskan oleh pemerintah, mulai dari masalah sosial, jalan rusak, sektor pendidikan dan kesehatan yang masih jauh dari kata maju.
"Di usia ke-197 tahun Kabupaten Lebak, masih banyak PR yang belum diselesaikan. Terutama masalah kemiskinan, jalan rusak serta sektor pendidikan dan kesehatan," tambahnya.
"Maka dari itu, kami menuntut Bupati dan Wakil Bupati Lebak, realisasikan janji politiknya saat mereka kampanye, jangan hanya omon-omon," ujarnya.