Dan itu nanti masuk substansi UU TPKS. Di mana UU TPKS lahirnya kan 2022. sedangkan perda 8/2011, artinya ada waktu yang belum ada UU TPKS, untuk itu 2026 kami akan membahas untuk memasukan substansi di UU TPKS," ungkap Iin.
Iin menegaskan, bahwa seluruh penanganan kasus kekerasan yang terjadi bergantung pada laporan resmi.
"Kami menindaklanjuti ini dasarnya adalah pengaduan. Kalau si korban tidak mengadu, tidak ada orang yang mengadu terhadap hal ini itu tidak bisa kami tangani, Jadi dasarnya adalah pengaduan yang kami jadikan catatan atau data," ujarnya.
Untuk pencegahan, Iin mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah upaya guna mengurangi angka kasus kekerasan yang terjadi pada anak maupun perempuan.
"Tetapi terhadap mitigasi pencegahan kami sosialisasi, kampanye kemudian kami turun ke sekolah, turun ke masyarakat itu kami lakukan.
Kalau program untuk kegiatan, ini kan bukan urusannya dinas kami sendirian. ada di Pendidikan, ada di Kesehatan, ada di Sosial ada di DPPAPP," ucapnya.
Selain pencegahan, Iin menjelaskan, PPAPP juga melakukan pembinaan bagi para korban kekerasan.
Baca Juga: Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Bandung Barat Terus Meningkat
"Kami ada 2 bidang, bidang PP pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi ada 2 bidang yang memang core businessnya adalah terhadap, salah satunya itu pencegahan kekerasan," kata dia.
"Bukan hanya pencegahan kekerasannya tapi juga pemberdayaannya dan pembinaannya," jelasnya.
Sebagai informasi, berikut jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang 2025 di Jakarta:
Jumlah kasus berdasarkan kategori
- Anak korban kekerasan seksual: 588 Kasus.
- Perempuan korban KDRT: 436 kasus
- Perempuan korban kekerasan fisik: 242 kasus
- Anak korban kekerasan psikis: 224 kasus
- Perempuan korban kekerasan seksual: 184 kasus
- Anak korban kekerasan fisik: 119 kasus
- Perempuan korban KDRT (jenis lain): 73 kasus
- Anak korban perdagangan/TPPO: 35 kasus
- Perempuan korban kekerasan berbasis online: 35 kasus
- Lainnya (gabungan) 243 kasus
