CIANJUR, POSKOTA.CO.ID — Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Abdul Karim, menegaskan pentingnya pendidikan politik sebagai kunci pemerataan pembangunan di Jawa Barat.
Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Pendidikan Politik DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat bertajuk “Peran Pendidikan Politik dalam Pemerataan Pembangunan: Pemerataan Pembangunan, Masyarakat Sejahtera” yang digelar di Desa Cidamar, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Minggu, 9 November 2025.
Dalam paparannya, Abdul Karim menyoroti ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Jawa Barat yang hingga kini masih terasa nyata.
Menurutnya, meskipun Jawa Barat memiliki potensi ekonomi besar dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, hasil pembangunan belum dirasakan merata oleh seluruh masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi memang pesat di wilayah utara dan perkotaan seperti Bandung, Bogor, Bekasi, dan Depok karena dekat dengan pusat industri dan infrastruktur. Namun saudara-saudara kita di wilayah selatan, seperti Cianjur dan Garut, masih harus berjuang mendapatkan layanan dasar,” ujar politisi Partai Gerindra ini.
Baca Juga: Bantuan PKH di Desa Mendung Pandeglang Diduga 'Disunat' 10 Persen
Ia menjelaskan, di banyak desa masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses jalan, pasar, hingga transportasi umum. Kondisi itu memperlambat roda ekonomi rakyat kecil dan menghambat peningkatan kesejahteraan.
“Ketika infrastruktur tertinggal, peluang masyarakat untuk meningkatkan pendapatan pun semakin sempit,” tambahnya.
Selain aspek ekonomi, Abdul Karim juga menyoroti dampak ketimpangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Di daerah-daerah tertinggal, anak-anak kerap menempuh jarak jauh untuk bersekolah, sementara sebagian lainnya terpaksa berhenti belajar karena harus membantu ekonomi keluarga. Fasilitas kesehatan pun belum merata, menyebabkan penanganan penyakit sering terlambat.
“IPM yang rendah menunjukkan kualitas hidup masyarakat masih tertinggal. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi adalah tiga pilar utama yang harus dipenuhi agar masyarakat bisa hidup layak dan sejahtera,” jelasnya anggota dewan Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten CIanjur ini.
Baca Juga: Pemprov DKI Tanggung Biaya Korban Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap
Abdul Karim mencontohkan kondisi Kabupaten Cianjur yang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan pariwisata, namun IPM-nya masih di bawah rata-rata Jawa Barat.
Jarak antarkecamatan yang jauh, minimnya transportasi publik, serta rendahnya penetrasi teknologi digital membuat masyarakat pedesaan tertinggal dari sisi layanan publik dan informasi.
Lebih lanjut, ia menguraikan dampak buruk ketimpangan pembangunan yang berujung pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, kemiskinan yang sulit ditekan, kesehatan yang lemah, dan partisipasi politik yang rendah.
“Kalau masyarakat tidak paham haknya, mereka akan sulit memperjuangkan aspirasi pembangunan. Padahal, suara rakyat adalah kekuatan utama dalam demokrasi,” ujarnya.
Di era digital, Abdul Karim juga menyinggung kesenjangan akses internet sebagai faktor yang memperlebar jurang informasi antara masyarakat kota dan desa.
“Warga kota bisa mengikuti perkembangan kebijakan lewat ponsel, sementara di pelosok sinyal saja sering tidak ada. Ini juga bentuk ketimpangan yang harus diselesaikan,” katanya.
Abdul Karim menegaskan, pemerataan pembangunan bukan sekadar membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun kesadaran politik dan kapasitas masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya.
“Pendidikan politik harus menjadi alat pemberdayaan rakyat agar mereka terlibat aktif dalam proses pembangunan. Hanya dengan partisipasi rakyat, pembangunan bisa berjalan adil dan merata,” pungkasnya. (ruh)