Sejak skema PPPK diterapkan, banyak tenaga honorer—khususnya guru, tenaga kesehatan, dan pegawai teknis—yang berharap status mereka bisa sejajar dengan PNS. Sayangnya, regulasi lama membuat hak karier PPPK terbatas.
Revisi UU ASN kali ini menjadi peluang besar untuk mengubah persepsi tersebut. Dengan adanya putusan MK, DPR melihat jalan terbuka untuk menata sistem kepegawaian yang lebih adil.
“Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka kita semua wajib mengikhtiarkan hadirnya satu lembaga baru yang bertugas secara otonom,” ujar Rifqi.
Lembaga yang dimaksud akan berperan memastikan seluruh proses pengangkatan, mutasi, promosi, hingga pemberhentian ASN berjalan adil dan berbasis pada sistem merit — bukan pada status kepegawaian atau koneksi politik.
Menutup Ruang Nepotisme dan Politisasi Birokrasi
Reformasi ASN bukan hanya soal jabatan dan gaji, tetapi juga soal integritas sistem. Rifqi menekankan, semangat DPR dan MK sama-sama ingin menjaga profesionalitas ASN dengan menutup ruang nepotisme dan politisasi birokrasi.
“Sehingga niat baik Komisi II DPR RI dengan kehendak putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki keinginan yang sama,” tambahnya.
Dengan pengawasan yang kuat dan lembaga otonom yang bekerja independen, harapannya ASN dan PPPK bisa bekerja dengan fokus pada pelayanan publik, bukan kepentingan politik.
Reformasi ASN = Reformasi Mental
Di balik revisi UU ini, sebenarnya ada pesan besar: perubahan paradigma karier ASN. DPR ingin setiap aparatur dinilai berdasarkan kinerja, kompetensi, dan dedikasi, bukan dari status apakah ia PNS atau PPPK.
Jika regulasi baru ini berjalan sesuai rencana, PPPK akan memiliki hak dan peluang yang sama dengan PNS dalam hal jabatan, promosi, maupun pengembangan karier. Ini tentu menjadi kabar baik bagi ribuan tenaga honorer yang selama bertahun-tahun mengabdi dengan keterbatasan hak.
Harapan Baru untuk ASN 2026
Publik kini menanti langkah konkret dari DPR dan pemerintah dalam menyelesaikan revisi UU ASN ini. Banyak pihak berharap 2026 akan menjadi tahun kesetaraan ASN, di mana PPPK benar-benar setara dengan PNS dalam hal karier dan penghargaan atas pengabdian.
Harapan ini bukan hal yang mustahil. Selama komitmen politik tetap kuat dan proses legislasi berjalan transparan, reformasi ASN bisa menjadi langkah nyata menuju birokrasi yang lebih modern dan inklusif.
-(1).jpeg)
