POSKOTA.CO.ID - Direktur PT Melani Citra Permata atau lebih dikenal sebagai Mecimapro, Fransiska Dwi Melani, terseret dalam kasus dugaan penggelapan dana investasi konser grup K-pop TWICE di Jakarta.
Kasus ini mencuat ke publik usai penyidik Polda Metro Jaya menerima laporan dari PT Media Inspirasi Bangsa (MIB), yang mengaku telah menggelontorkan dan sebesar Rp 12,3 miliar untuk mendukung penyelenggaraan tersebut.
Konser itu seharusnya digelar pada Desember 2023 dan menjadi salah satu acara besar yang ditunggu-tunggu penggemar.
Namun, alih-alih mendapatkan hasil investasi seperti yang dijanjikan, pihak investor justru tidak memperoleh kejelasan hingga akhirnya menempuh jalur hukum.
Hal tersebut dijelaskan oleh Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak.
Breakdown total kerugian itu termasuk modal dan potensi keuntungan yang dijanjikan.
Reonald menjelaskan, Melani dan PT MIB melakukan kerja sama pembiayaan konser K-Pop. Perjanjian itu diatur dalam surat resmi bernomor 123/Legal/IDN/X Romawi/2023 tertanggal 17 Oktober 2023.
"Menurut keterangan pelapor, korban melakukan kerja sama pembiayaan dalam penyelenggaraan konser musik pop Korea, TWICE, di Jakarta. Keuntungan yang ditawarkan oleh terlapor adalah sebesar 23 persen. Kalau dihitung dengan keuntungan yang dijanjikan, total kerugian mencapai Rp 12,3 miliar. Rp 10 miliar dan Rp 2,3 miliar keuntungan 23 persen," kata Reonald.
Penyidik kepolisian juga telah memeriksa sejumlah saksi dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan dana yang menyeret nama Fransiska Dwi Melani.
Melani sendiri telah ditahan sejak 9 September 2025. Awalnya, masa penahanannya dijadwalkan berakhir pada 28 September.
Namun, penyidik memperpanjang penahanan terhitung 29 September hingga 7 November 2025 seiring dengan proses pengembangan perkara.
Reonald Simanjuntak juga mengungkapkan bahwa berkas perkara telah dilimpahkan ke kejaksaan untuk diteliti lebih lanjut sebelum memasuki tahap persidangan.
Apabila berkas dinyatakan lengkap atau berstatus P-21, maka tersangka dan barang bukti akan segera diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melanjutkan proses hukum di pengadilan.
Lantas, siapa sebenarnya Fransiska Dwi Melani? Bagaimana latar belakang pendidikannya, kariernya sebagai pengacara hingga menjadi bos promotor konser besar? Berikut profil lengkapnya.
Baca Juga: Selingkuhan Donald Trump Minta Maaf Kepada Melania
Siapa Fransiska Dwi Melani?
Fransiska Dwi Melani dikenal sebagai figur penting di industri hiburan Tanah Air, terutama di bidang promotor konser K-pop melalui perannya sebagai pimpinan Mecimapro.
Berdasarkan informasi dari akun profesional LinkedIn miliknya, Melani memulai karier sebagai praktisi hukum di firma hukum Bahar and Partners pada 2008 hingga 2011.
Setelah itu, ia memperluas pengalaman profesionalnya dengan bergabung di Law Firm Makarim dan Taira S pada periode 2010–2015.
Seiring berjalannya waktu, Melani tidak hanya berkecimpung di dunia hukum, namun juga mulai memasuki industri konser dan pertunjukan internasional.
Pada saat masih aktif di firma hukum, ia turut membangun kiprah sebagai promotor musik yang fokus menghadirkan artis dan grup idol Korea Selatan ke Indonesia.
Kiprahnya di sektor hiburan itu tercatat telah berjalan selama sekitar satu dekade, menjadikannya salah satu pelaku penting dalam gelombang demam K-pop di Indonesia.
Secara akademis, Melani merupakan lulusan Program Studi Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya pada 2008.
Baca Juga: Melanie Putria Akan Ikut Tokyo Marathon
Latar belakang pendidikannya tidak hanya berhenti di dalam negeri. Ia juga menempuh studi di Yonsei University, Korea Selatan, pada jurusan Sastra Korea, serta melanjutkan pendidikan manajemen bisnis di Harvard Business School, Amerika Serikat.
Selain pengalaman profesional dan pendidikan tinggi yang mentereng, Melani juga tercatat pernah menerbitkan sejumlah publikasi akademik.
Di antaranya, artikel mengenai litigasi persaingan usaha pada 2010, riset mengenai persaingan usaha di sektor telekomunikasi pada 2011, serta publikasi di Jurnal Institut Internasional untuk Hukum dan Kedokteran pada tahun 2014.
