“Tanpa basis ekonomi rakyat yang kuat, perubahan dan pembaharuan akan menjadi titik rawan. Perlu usaha terus menerus untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan demi terwujudnya masyarakat yang terpenuhi kebutuhan tiga W-nya - yaitu ‘Wareg’, ‘Waras’ dan ‘Wasis’,”
-Harmoko-
Pada 20 Oktober 2025, genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Cukup banyak capaian yang telah diraih selama satu tahun pertama pemerintahannya, beberapa di antaranya meliputi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan lebih 11 ribu dapur yang telah menyasar 20 juta penerima manfaat.
Pembangunan 350 ribu rumah subsidi mulai terealisasi, pembukan lahan pertanian baru guna mewujudkan swasembada pangan mulai terlihat hasilnya.
Di sektor pendidikan, misalnya dengan dibukanya Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda untuk membuka akses pemerataan kualitas peserta didik hingga ke pelosok negeri. Belum lagi penguatan aktivitas ekonomi dari program yang sedang berjalan.
Baca Juga: Kopi Pagi: Menguatkan Ketahanan Mental
Tanda – tanda adanya perbaikan tidak terbantahkan. Namun, masih banyaknya catatan perbaikan, tidak pula terabaikan. Bahkan, harus menjadi fokus perbaikan ke depan, dengan mengevaluasi terhadap semua program yang sedang berjalan maupun yang akan dijalankan.
Catatan perbaikan yang saya ajukan: Pertama, evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG mendesak dilakukan dan dituntaskan menyusul sejumlah kasus keracunan makanan yang dapat mencederai manfaat program itu sendiri.
Evaluasi atas segala kekurangannya, perbaiki sistem dan prosesnya, tak kalah pentingnya mekanisme pengawasan sehingga MBG semakin dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Patut diingat, rakyat tak hanya menunggu keberlanjutan, juga perbaikan kualitas pelaksanaan MBG dari proses awal hingga akhir, sampai ke tangan penerima manfaat.
Kedua, pembentukan zaken kabinet untuk mempercepat pelaksanaan dan kesuksesan program Astacita Presiden Prabowo, disertai melepas ‘kemelekatan’ dengan rezim Joko Widodo.
Baca Juga: Kopi Pagi: Jangan Sampai Sumber Daya Alam "Tergadaikan"
Zaken kabinet tak hanya memilih menteri berdasarkan kompetensi dan rekam jejak profesional, tetapi kabinet harus diisi sosok berintegritas, bebas dari beban masa lalu yang merusak citra pemerintahan.
Kita meyakini, rakyat akan senantiasa berada di belakang Presiden Prabowo yang secara konsisten menggulirkan program yang prorakyat, bukan kebijakan demi kerabat.
Ketiga, pemberantasan korupsi rezim lama, Jokowi sampai ke akar – akarnya.Tak hanya sampai menteri eks Jokowi yang tersandung kasus hukum – korupsi, juga kaki tangannya, para kerabatnya. Juga siapa kekuatan di belakangnya.
Melepaskan bayang- bayang kekuasaan Jokowi perlu disikapi secara bijak, mengingat ini bukanlah kehendak pribadi, tetapi aspirasi rakyat yang kian merebak. Di sisi lain, menggeliatnya tuntutan “Adili Jokowi” yang disuarakan publik, memberi pesan agar pemerintahan sekarang tidak meneruskan kebiasaan buruk era sebelumnya karena dapat menghambat kemajuan negara.
Rakyat berharap pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih kian menjadi gerakan nasional mengingat korupsi telah menyusup ke berbagai sektor,mulai dari birokrasi, politik hingga dunia usaha.
Dengan naiknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menjadi 37 poin pada tahun 2024, naik tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya seperti dirilisTransparency International Indonesia (TII) memberi harapan pemberantasan korupsi lebih nyata, adil, dan tanpa intervensi kekuasaan atau bayang – bayang kekuasaan lama.
Ini, menuntut reformasi total aparat penegak hukum, pembenahan menyeluruh serta penguatan lembaga antikorupsi seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Mereka harus mengembalikan marwahnya sebagai penjaga keadilan yang bersih, independen, dan tak tergoyahkan oleh kepentingan politik atau kekuasaan.
Baca Juga: Kopi Pagi: Kebijakan Berbasis Kebutuhan
Keempat, reformasi Polri harus segera dituntaskan sebagaimana tuntutan rakyat. Reformasi untuk menata kembali kelembagaan Polri guna memperbaiki kinerja Polri, lebih mewujudkan Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, bukan penindas rakyat. Tak terkecuali mencetak pimpinan Polri yang lebih baik lagi.
Kelima, menggerakkan ekonomi rakyat melalui program padat karya yang terencana dan terukur dengan baik. Perluasan lahan pertanian dan perkebunan bisa dipadukan dengan upaya membuka program padat karya bagi masyarakat sekitar. Juga perluasan kampung nelayan, pengembangan Koperasi Merah Putih dengan beragam usaha perekonomian rakyat, baik UMKM maupun usaha rumahan. Ini juga untuk membangun kemandirian ekonomi rakyat berlandaskan kearifan lokal.
Dengan ekonomi kerakyatan maka secara perlahan rakyat akan mandiri, dan pemerintah menjadi bapak yang mengayomi kemajuan dan perkembanganya, seperti dikatakan Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” di media ini.
Tanpa basis ekonomi rakyat yang kuat, perubahan dan pembaharuan akan menjadi titik rawan.
Bahkan, jika ekonomi rakyat Indonesia tidak kuat, maka yang ada adalah kemelaratan dan kemunduran serta kemiskinan.
Karena itu usaha terus menerus perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan demi terwujudnya masyarakat yang terpenuhi kebutuhan tiga W-nya :'Wareg’, ‘Waras’ dan ‘Wasis’
Keenam, kembali ke UUD 1945 asli ( yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945) sebagaimana tertera dalam AD/ART Partai Gerindra.
Baca Juga: Kopi Pagi: Reformasi (Moral) Politik
Dapat dimaknai, semua kebijakan (ekonomi, politik dan sosial budaya) harus berpijak pada cita-cita luhur kemerdekaan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.
Seiring dengan desakan reformasi di bidang politik, tak terkecuali UU Pemilu, sudah sepatutnya kembali ke naskah UUD 1945 asli sebagai rujukan utama demi membangun tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.
Ini perlu dukungan semua pihak, utamanya para elite, pejabat di level manapun untuk di depan mengatasi masalah, bukan kehadirannya malah menambah masalah. Tampil di depan meneladani kebaikan, bukan memperburuk keadaan, lebih – lebih ketika negara kita sedang menghadapi beragam problema. (Azisoko).