JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Forum Pemuda-Pemudi Jakarta (FPPJ) menyatakan posisi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta menjadi hak prerogatif presiden.
Menurut FPPJ, hal itu penting mengingat Jakarta masih menjadi ibu kota negara sehingga pengangkatan Sekda perlu memastikan keselarasan antara kepentingan nasional dan pemerintahan daerah.
Ketua Umum FPPJ, Endriyansah, mengatakan, Sekda DKI bukan sekadar pejabat daerah biasa.
"Posisi ini strategis karena bersentuhan langsung dengan kebijakan nasional. Oleh karena itu, pengangkatan seharusnya melibatkan keputusan presiden agar kepentingan ibu kota dan negara selaras.” ujarnya Kamis, 18 September 2025 melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi.
Baca Juga: Pemkab Bogor Siap Kolaborasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jabar
Sejumlah pihak mencatat, hingga kini panitia seleksi (pansel) Sekda DKI belum terbentuk ditengah beredarnya sejumlah dari internal Pemprov Jakarta yang dianggap potensial menjadi sekda DKI dalam media massa, sementara akhir bulan ini masa jabatan Sekda saat ini, Marulah Matali, akan berakhir.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, belum terbentuknya pansel terkait dengan beberapa nama calon yang diajukan ke meja gubernur belum memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Meski demikian, FPPJ menilai calon dari internal Pemprov DKI tetap menjadi pilihan ideal.
“Calon internal lebih memahami birokrasi dan kondisi Jakarta. Dengan pengalaman lokal dan koordinasi pusat, Sekda dapat menjalankan tugasnya secara optimal," tutur Endriyansah.
FPPJ berharap proses seleksi Sekda DKI dapat segera dibentuk dan berjalan transparan, agar jabatan strategis tersebut tidak kosong terlalu lama dan pemerintahan di ibu kota tetap efektif.
