"Komisi B akan mengawal ketat evaluasi uji coba ini. Jika terbukti efektif, dapat diperluas, tetapi tetap harus memperhatikan keberlanjutan," ungkapnya.
Rio juga meminta Pemprov DKI memperhitungkan potensi pendapatan tol agar kebijakan transportasi tidak bersifat reaktif.
“Pemprov DKI Jakarta perlu menghitung potensi pendapatan tol dan memastikan kebijakan transportasi berlandaskan efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan,” katanya.
Baca Juga: 2 Bulan Sampah Menumpuk di Kalibaru, Warga Khawatir Banjir
Evaluasi Penting
Sementara itu, Pengamat Tata Kota Nirwono Joga menilai uji coba gratis Tol Fatmawati 2 bisa menjadi bahan evaluasi penting.
“Hasil simulasi selama 5 hari nanti diharapkan dapat memberikan gambaran seberapa signifikan pembukaan tol gratis tersebut dalam mengurangi kemacetan di persimpangan Fatmawati,” ujar Nirwono.
Ia menyebut hasil evaluasi dapat dijadikan acuan melanjutkan kebijakan hingga proyek pembangunan infrastruktur di sepanjang TB Simatupang selesai pada Oktober 2025.
"Hal ini akan menjadi acuan untuk melanjutkan pembukaan tol gratis tersebut setidaknya sampai pembangunan proyek infrastruktur sepanjang TB Simatupang yang ditargetkan selesai pada Oktober 2025," ucapnya.
Nirwono juga mendorong Pemprov DKI dan instansi terkait mengevaluasi tata ruang di kawasan TB Simatupang.
Baca Juga: Pasar Motor Lesu, FIFGroup Tetap Pasang Target Rp6,8 Miliar di IMOS 2025
"Seperti perlunya pelebaran jalan dengan dukungan dari pemilik kavling, mengembangkan transjabodetabek dengan memanfaatkan jalan tol untuk mempercepat perjalanan, penerapan parkir elektronik progresif, pembangunan park and ride, ganjil genap, sebagai upaya pembatasan kendaraan pribadi," ungkap Nirwono.
Selain pemerintah, ia menilai masyarakat juga harus berperan dengan beralih ke transportasi publik.
