POSKOTA.CO.ID - Aksi demonstrasi di sejumlah wilayah Indonesia, tak terkecuali di ibu kota Jakarta masih terus berlanjut hingga hari ini, Selasa, 2 September 2025.
Salah satu elemen masyarakat yang akan melangsungkan aksi demo 2 September adalah mahasiswa.
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badang Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) dijadwalkan akan melakukan unjuk rasa hari ini.
Baca Juga: Demo Hari Ini 2 September 2025 di Jakarta Apakah Ada? Cek Waktu dan Titik Lokasi Selengkapnya
Sebelumnya, BEM SI mengonfirmasi tidak akan turut bergabung dalam aksi demo yang digelar pada Senin, 1 September 2025 kemarin.
Kabar ketidakikutsertaan tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator Aliansi BEM SI, Muzammil Ihsan.
“Untuk wilayah Jakarta, karena melihat kondisi yang sangat buruk, kami memastikan kami tidak turun hari ini,” kata Ikram.
Baca Juga: Di mana Saja Titik Lokasi Demo Buruh 28 Agustus 2025 di Jakarta? Cek Rute Lengkapnya
Kendati demikian, Ikram memastikan jika BEM SI akan turun ke jalan pada Selasa, 2 September 2025.
Demonstrasi rencananya akan digelar di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Lanjutan Aksi Indonesia (C)Emas
Berdasarkan informasi, aksi demo yang bakal digelar hari ini merupakan lanjutan dari aksi yang sebelumnya sudah pernah digelar oleh BEM SI.
Pada 28 Juli 2025 lalu, BEM SI pernah melangsungkan demonstrasi yang bertajuk "Indonesia (C)Emas".
Oleh karena itu, pada demo 2 September 2025 hari ini, aksi yang dibawa berjudul "Indonesia (C)Emas Jilid II 2025".
Baca Juga: Profil Delpedro Mahraen Direktur Lokataru Foundation yang Ditangkap Paksa Polisi
Poin-poin tuntutan yang dibawa BEM SI kali ini pun tak jauh berbeda dengan yang sudah mereka bawa sebelumnya.
Poin-poin Tuntutan BEM SI
Berikut ini sejumlah poin tuntutan yang dibawakan BEM SI dalam aksi lanjutan Indonesia (C)Emas Jilid II 2025.
- Penolakan politisasi sejarah dan upaya pengaburan fakta sejarah untuk kepentingan elit.
- Peninjauan pasal-pasal bermasalah dalam RUU dengan pelibatan publik yang lebih luas.
- Keterbukaan pemerintah dalam perjanjian bilateral agar tidak merugikan kepentingan ekonomi nasional.
- Audit menyeluruh terhadap izin pertambangan serta penindakan tegas terhadap praktik illegal mining.
- Pembatalan pembangunan lima batalion baru di Aceh dan keterbukaan data jumlah pasukan organik sesuai MoU Helsinki.
- Penolakan pembangunan pengadilan militer di Universitas Riau maupun perguruan tinggi lain.
- Pencabutan UU TNI serta penghentian intimidasi terhadap masyarakat sipil.
- Kebebasan hukum bagi mahasiswa yang berstatus tersangka dalam kasus demonstrasi.
- Penolakan aktivitas yang mempromosikan LGBT serta dorongan regulasi khusus yang dianggap selaras dengan nilai agama dan budaya.
- Penolakan praktik dwifungsi jabatan sipil dan militer yang dinilai mengancam profesionalisme birokrasi.
- Pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi.
