Bahkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Meutya Hafid, mengaku tidak mengetahui detail waktu penutupan. “Itu keputusan internal TikTok, bukan pemerintah. Kami justru berharap penghentian tidak berlangsung lama, agar UMKM bisa kembali berjualan dengan normal,” ujarnya.
Pemerintah berharap fitur Live dapat segera diaktifkan kembali setelah kondisi sosial dinilai telah benar-benar kondusif.
Sementara itu, TikTok menegaskan komitmennya untuk terus menghapus konten-konten yang melanggar Panduan Komunitas, terutama yang mengandung kekerasan, ujaran kebencian, dan disinformasi.
Kebijakan ini menjadi cermin dari dilema besar di era digital: menyeimbangkan antara keamanan nasional dan stabilitas sosial dengan kebebasan berekspresi dan kegiatan ekonomi digital.
Nasib jutaan pengguna, kreator, dan pelaku UMKM kini bergantung pada bagaimana situasi berkembang dan keputusan yang akan diambil oleh TikTok dan pemerintah ke depannya.
