POSKOTA.CO.ID – Demostrasi yang terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia rasanya makin memanas setiap harinya.
Demo terkait tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini dimulai sejak 25 Agustus 2025 lalu.
Eks Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu pun menanggapi hal ini. Menurutnya, demo rakyat saat ini tidak lepas dari sikap Anggota DPR yang berjoged-joged di ruang DPR.
Tak hanya soal joged, tetapi soal sikap dan ucapan dari beberapa Anggota DPR hingga gaya hidup mereka yang membuat publik jengah.
Baca Juga: Said Didu Doakan Affan Kurniawan: Cari Rezeki Halal dan Terbunuh oleh Pemegang Kekuasaan
Hal itu disampaikan Said Didu melalui akun X pribadi @msaid_didu seperti dilansir Poskota pada Sabtu, 30 Agustus 2025.
“Demo rakyat saat ini tidak lepas dari sikap anggota DPR yang joged di ruang DPR, joged di Istana, sikap dan ucapan arogan bbrp anggota DPR, serta gaya hidup hedonis mereka,” kata Said Didu.
“Rakyat pasti akan ingat Eko Patrio, Sahroni, dll. Ayo siapa lagi ?” sambungnya.
Baca Juga: Prabowo Subianto Beri Abolisi untuk Tom Lembong, Said Didu Ucapkan Selamat Tinggal ke Jokowi
Rincian gaji dan tunjangan DPR
Sebagai informasi bahwa pemerintah telah menaikkan tunjangan beras dan bensin untuk Anggota DPR periode 2024-2029.
Kenaikan tersebut diumumkan secara resmi oleh Wakil Ketua DPR, Adies Kadir di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 19 Agustus 2025 lalu.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, berikut rincian gaji pokoknya:
Baca Juga: Isu Pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka, Said Didu: Kalau Mau Kembali ke Nilai Moral, Makzulkan
- Ketua DPR: Rp5.040.000
- Wakil Ketua DPR: Rp4.620.000
- Anggota DPR: Rp4.200.000
Baca Juga: Kasus Korupsi PT ASDP, Said Didu Sentil Erick Thohir karena Satu Persatu BUMN Dibredel Hukum
Beberapa tunjangan yang naik adalah tunjangan beras yang meningkat dari sekitar Rp 10 juta menjadi Rp 12 juta per bulan.
Kemudian, tunjangan bensin yang meningkat dari sebelumnya Rp 4–5 juta menjadi Rp 7 juta per bulan.
Selain itu, anggota DPR kini juga akan mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan.
Buntut hal ini, terjadi penolakan keras dari masyarakat di seluruh Indonesia hingga terjadi demo dan kericuhan di berbagai daerah.