POSKOTA.CO.ID - Sebagai pejabat publik yang dipilih oleh rakyat, seperti gubernur, bupati maupun wali kota, hendaknya menerapkan pola hidup sederhana. Bukan sebaliknya suka ‘flexing” alias pamer kemewahan kepada publik.
Itu pula yang dikehendaki Mendagri, Tito Karnavian kepada seluruh pejabat daerah. Tito meminta sebagai pejabat publik seharusnya memberi empati kepada masyarakat dengan pola hidup sederhana.
Seperti diberitakan, hal itu dikatakan Mendagri, di Kendari, Rabu malam, 27 Agustus 2025, merespons viralnya seorang bupati menggunakan jam tangan mewah merek Rolex yang ditaksir senilai hampir satu miliar rupiah.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Waspadai Konten Provokatif
Jika seorang kepala daerah menggunakan barang – barang mewah, dikhawatirkan masyarakat tidak lagi simpati kepada pemimpinnya. Jika sudah tidak mendapat simpati bisa hilang kepercayaan.
“Kalau sudah hilang kepercayaan urusannya bisa panjang. Kebijakan yang dikeluarkan, boleh jadi tidak akan mendapat dukungan,” kata bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
“Bisa – bisa kebijakan yang digulirkan tidak mendapat simpati, malah dibully ya,” tambah Yudi.
“Repot memang kalau rakyat sudah tidak percaya. Apapun yang dilakukan, akan ditanggapi minor,” kata Heri.
“Sama seperti kita, kalau istri sudah tidak percaya keluar malam ke jalan yang lurus, meski saat itu jalannya benar – benar lurus, karena urusan kantor misalnya, istri akan bilang alasan saja urusan kantor..” jelas mas Bro.
“Rupanya punya pengalaman urusan yang kelam – kelam,” sindir Yudi.
“Nggak usah sok suci, itu pengalaman kalian juga,” jawab mas Bro.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Jangan Asal Giling, Kemas dan Jual
“Semua punya pengalaman, yang jelas pengalaman buruk jangan diulangi lagi. Begitu juga soal pamer kemewahan tak perlu dilakukan, apalagi oleh pejabat publik,” urai Heri.
“Pamer kemewahan, selain dapat menimbulkan kecemburuan juga mempertontonkan kesenjangan. Misalnya kepala daerah mengunjungi penduduk miskin, tetapi memakai sepatu yang harganya puluhan juta rupiah, ini kontras dan tidak pantas,” ujar mas Bro.
“Lantas kalau punya barang mewah, gimana, sayang dong kalau harus disimpan dalam lemari,” kata Yudi.
“Itulah mengapa sebagai pejabat perlu menempatkan diri. Dulu, sebelum menjadi kepala daerah, bebas menggunakan barang mewah miliknya, tetapi setelah menjadi pejabat, beda lagi, meski barang itu hasil usaha sebelumnya,” kata Heri.
“Itulah perlunya keteladanan pejabat karena fakta tidak terbantahkan, di tengah kemewahan masih terdapat banyak kemiskinan,” ujar mas Bro. (Joko Lestari)